Jakarta, Disway.id - Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan tingkat kemiskinan nasional turun ke kisaran 6 hingga 6,5 persen pada 2027 sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.
Target tersebut lebih rendah dibandingkan sasaran tahun 2026 yang berada pada rentang 6,5 hingga 7,5 persen. Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi harus benar-benar berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata. Karena itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen,” ujar Prabowo saat menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Dalam rancangan tersebut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2027 berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, meningkat dibanding target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Selain menekan angka kemiskinan, pemerintah juga menargetkan perbaikan pemerataan ekonomi melalui penurunan rasio gini ke level 0,362 hingga 0,367. Angka itu lebih baik dibanding target tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 0,377 hingga 0,380.
Prabowo menegaskan kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin tidak boleh semakin melebar. Menurutnya, pemerintah harus memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar, bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” katanya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti kondisi ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif stabil belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata.
Berdasarkan data pemerintah, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi kumulatif sekitar 34,9 persen sepanjang 2017 hingga 2024. Namun, jumlah penduduk miskin dan rentan miskin justru meningkat dari 46,1 juta menjadi 49,5 juta orang.
Di sisi lain, jumlah masyarakat kelas menengah mengalami penurunan dari 22,1 juta menjadi 17,4 juta orang dalam periode yang sama.
“Kalau sistem seperti ini diteruskan bertahun-tahun, saya yakin kita tidak akan menjadi bangsa yang benar-benar makmur,” ujar Prabowo.
Ia mengaku cukup terpukul ketika pertama kali menerima data tersebut setelah menjabat sebagai presiden. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat berbagai program ekonomi yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan penguatan daya beli masyarakat.
Menurut Prabowo, kemakmuran rakyat menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan bangsa di masa depan.