Palu, Disway.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mulai memetakan kesiapan daerah menghadapi kemungkinan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal melalui seminar nasional yang melibatkan pemerintah, penyelenggara pemilu, serta pemangku kepentingan.
Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya kesiapan regulasi, kelembagaan, birokrasi, dan koordinasi agar perubahan sistem kepemiluan tetap berjalan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat. Pembahasan mencakup regulasi, tata kelola pemerintahan, netralitas aparatur birokrasi, pengawasan pemilu, hingga koordinasi antarinstansi.
Anwar mengatakan perubahan sistem pemilu membutuhkan persiapan yang matang agar pelaksanaannya tetap selaras dengan kebutuhan demokrasi sekaligus tata kelola pemerintahan di daerah.
“Kita perlu mempersiapkan diri dengan baik, bukan hanya dari sisi penyelenggaraan pemilunya, tetapi juga dari sisi regulasi, kelembagaan, birokrasi, dan koordinasi antarlembaga. Yang paling penting adalah bagaimana proses demokrasi ini dapat berjalan dengan baik dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Anwar dikutip dari laman Resmi Pemprov Sulteng, Rabu (7/10/2026).
Seminar tersebut menghadirkan tiga pembicara, yakni Imelda selaku Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, peneliti BRIN Siti Zuhro, serta Anggota Bawaslu RI Puadi.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah Wahyu Agust Pratama turut menghadiri kegiatan tersebut bersama sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Melalui forum tersebut, Pemprov Sulteng berupaya membangun kesamaan pemahaman antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, lembaga pengawasan, dan pihak terkait lainnya mengenai langkah yang diperlukan dalam menghadapi perubahan desain kepemiluan.
Pembahasan juga diarahkan untuk memastikan proses transisi dapat dipersiapkan secara terencana, terutama dari sisi kelembagaan dan koordinasi pemerintahan di daerah.
Pemprov Sulawesi Tengah berharap seminar tersebut tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan, tetapi dapat menjadi bagian dari penguatan tata kelola demokrasi dan kesiapan daerah menghadapi pelaksanaan pemilu nasional serta lokal yang terpisah.