Buol, Disway.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol, Sulawesi Tengah, terus mendorong pengelolaan anggaran pendidikan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan sekaligus memperkuat mutu sumber daya manusia (SDM) di daerah.
Wakil Bupati Buol, Moh. Nasir Dj. Daimaroto, mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah tengah melaksanakan pemeriksaan terperinci terhadap pengelolaan bantuan operasional dasar pada satuan pendidikan di wilayahnya.
Pemeriksaan tersebut mencakup pengelolaan bantuan untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan sejak 2023 hingga semester pertama 2026.
"Jadi pemeriksaan terperinci kinerja atas pengelolaan bantuan operasional dasar pada satuan pendidikan di Buol guna mendukung pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan tahun 2023 sampai dengan semester pertama tahun 2026," kata Nasir setelah menerima Tim BPK Perwakilan Sulawesi Tengah di Biau, dilansir Antara, Rabu (4/11/2026).
Ia menjelaskan, pemeriksaan BPK bertujuan mengevaluasi efektivitas pengelolaan program sekaligus memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Nasir menilai proses pemeriksaan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan, terutama dalam memastikan bantuan operasional dikelola sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
"Pemeriksaan ini memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di lapangan," ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan dan dukungan seluruh jajaran pemerintah daerah agar proses pemeriksaan berjalan terbuka, kooperatif, serta penuh tanggung jawab.
Menurut Nasir, koordinasi yang baik antara perangkat daerah terkait dan tim pemeriksa menjadi faktor penting dalam menyediakan data serta informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemkab Buol berharap hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi dasar evaluasi untuk memperbaiki tata kelola bantuan operasional pendidikan secara berkelanjutan.
"Harapannya seluruh hasil pemeriksaan ini dapat menjadi instrumen perbaikan berkelanjutan, sehingga pengelolaan bantuan operasional pada satuan pendidikan semakin efektif, tepat sasaran, serta berorientasi langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan masyarakat Buol," sebutnya.
Melalui upaya tersebut, pemerintah daerah berharap penggunaan anggaran pendidikan semakin optimal dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan di Kabupaten Buol.