Menkum Cek Implementasi Program Gizi Nasional di Palu

Palu, Disway.id - Menteri Hukum, Supratman Andi Atgas, melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulawesi Tengah yang berlokasi di Jalan Teratai No. 20A, Palu, Jumat, 21 November 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program prioritas nasional di bawah arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya terkait peningkatan pemenuhan gizi masyarakat.

Dalam agenda tersebut, Menteri Hukum didampingi Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi, Staf Khusus Menteri Noor Karompot dan Ahmad Ali Fahmi, Kepala Biro Umum Setjen, serta Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy.

Selain meninjau fasilitas dan layanan SPPG, Menteri Hukum turut menerima penjelasan mengenai implementasi program peningkatan gizi bagi kelompok rentan di wilayah Sulawesi Tengah.

Program pemenuhan gizi ini merupakan bagian dari inisiatif nasional MBG (Menuju Bangsa Gizi) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan asupan gizi yang memadai, distribusi makanan sehat siap konsumsi, edukasi terkait pemenuhan gizi, hingga pemantauan status gizi yang dilakukan secara sistematis.

Pendekatan MBG menekankan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, hingga aparat keamanan, untuk memastikan distribusi gizi yang merata dan menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, serta masyarakat dengan akses pangan terbatas.

Menteri Hukum, Supratman Andi Atgas, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja SPPG Polda Sulteng yang dinilai konsisten melayani kebutuhan gizi masyarakat.

“SPPG Polda Sulteng telah menunjukkan dedikasi nyata dalam mendukung program prioritas nasional. Pemenuhan gizi bukan hanya isu kesehatan, tapi investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa,” ujarnya dikutip, Senin (24/11/2025).

Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi juga menegaskan dukungan institusinya dalam memperkuat layanan gizi.

“Kami di Polda Sulteng siap mendukung penuh pelaksanaan program pemenuhan gizi. SPPG harus menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat mendapatkan akses gizi yang layak,” tuturnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, yang turut mendampingi, memberikan apresiasi serupa.

“Program pemenuhan gizi merupakan hak dasar masyarakat. Negara hadir melalui SPPG agar warga memperoleh akses gizi yang aman, layak, dan berkualitas,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa inisiatif MBG juga berkontribusi terhadap penguatan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat, termasuk hak atas gizi yang memadai.

“Perlindungan hukum dan pemenuhan gizi berjalan beriringan. Ketika negara memastikan masyarakat terpenuhi gizinya, kita sesungguhnya sedang memperkuat pondasi kesejahteraan dan kualitas generasi bangsa,” tambahnya.

Kunjungan ini diharapkan mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mendukung program prioritas nasional, sekaligus memastikan layanan gizi bagi masyarakat di Sulawesi Tengah dapat terus meningkat dan berjalan efektif.

Sumber: