4 Hak Dasar Jadi Fokus Audit HAM, Pemprov Sulteng Siap Buka Data

Palu, Disway.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menyatakan kesiapannya mendukung pelaksanaan audit Hak Asasi Manusia (HAM) nasional yang digagas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di tingkat kabupaten dan kota.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido saat menerima kunjungan audiensi dari Komnas HAM RI yang dipimpin oleh Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, di ruang kerjanya, Selasa (10/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana audit atau penilaian terkait pemenuhan HAM yang berfokus pada empat hak dasar masyarakat, yakni hak atas kesehatan, pendidikan dasar, pekerjaan, serta hak atas pangan. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kebijakan pemerintah daerah selaras dengan upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap mendukung proses audit tersebut sebagai bagian dari komitmen memastikan kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Menurutnya, berbagai program pembangunan daerah yang tengah dijalankan sejalan dengan Astacita Presiden, yang kemudian diterjemahkan melalui program prioritas daerah “9 Berani”. Program ini difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus penguatan pemenuhan hak-hak dasar warga.

“Keadilan bagi masyarakat sangat penting. Program pemerintah daerah saat ini diarahkan agar benar-benar pro rakyat, termasuk dalam pemenuhan hak kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan bagi para pekerja,” ujar Reny.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah siap menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan audit HAM tersebut. Pemprov Sulteng juga terus mendorong berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna membuka lebih banyak peluang kerja.

Selain itu, program Berani Cerdas dan Berani Sehat diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membantu menekan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah.

“Kami siap mendukung proses ini. Data-data yang dibutuhkan tersedia dan dapat diakses untuk mendukung proses penilaian,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah menjelaskan bahwa audit HAM merupakan bagian dari program prioritas nasional untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah daerah telah mendukung pemenuhan serta perlindungan hak asasi manusia.

Ia mengungkapkan bahwa proses audit akan melalui sejumlah tahapan, mulai dari kajian kebijakan, penelitian lapangan, penilaian oleh tim ahli, hingga sesi klarifikasi bersama pemerintah daerah yang menjadi objek penilaian. Hasilnya nanti akan berupa skor penilaian disertai rekomendasi guna memperkuat implementasi pemenuhan HAM di daerah.

“Tujuan audit ini bukan untuk mempermalukan daerah, tetapi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat berdampak pada pemenuhan hak-hak masyarakat serta mengidentifikasi praktik baik yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain,” jelas Anis Hidayah.

Di akhir pertemuan, Ketua Komnas HAM RI menyerahkan pelakat penghargaan kepada Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sebagai simbol komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia di daerah.

Sumber: