Disdik Sulteng Tegaskan Larangan Pungutan, Perkuat Program Pendidikan Gratis

Palu, Disway.id - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Firmanza DP, menegaskan bahwa seluruh satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apa pun. Kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan program pendidikan gratis melalui skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) guna memastikan akses belajar merata bagi seluruh siswa.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Kemah Kerja Berani Cerdas di Siuri, Kabupaten Poso, Jumat (17/4/2026). Dalam kegiatan itu, ia didampingi sejumlah pejabat dinas pendidikan tingkat provinsi.

"Mulai saat ini, tidak boleh ada lagi pungutan di sekolah dalam bentuk apa pun. Seluruh biaya operasional sudah ditanggung pemerintah melalui BOSDA. Saya minta ini menjadi komitmen bersama demi meringankan beban orang tua," tegasnya di hadapan perwakilan MKKS, MGMP, dan OSIS Wilayah III.

Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi program “Berani Cerdas” yang diinisiasi Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, termasuk program Nambaso (Anak Miskin Bisa Sekolah) yang bertujuan menghilangkan hambatan biaya pendidikan.

Dorong Karakter dan Kesiapan Generasi Muda

Selain fokus pada pembiayaan pendidikan, Firmanza juga menyoroti pentingnya penguatan karakter melalui program “Berani Berkah”. Ia menilai kecerdasan akademik harus berjalan seiring dengan integritas moral agar siswa memiliki kepribadian yang kuat.

Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi bonus demografi. Menurutnya, generasi muda perlu dibekali kemampuan untuk mengelola potensi daerah secara mandiri melalui pendidikan yang kokoh.

" Dengan potensi alam yang melimpah, generasi muda kita harus mampu mengelola kekayaan daerah secara mandiri melalui fondasi pendidikan yang kuat," ujarnya.

Transparansi Program dan Layanan Bantuan

Kegiatan yang turut dimeriahkan penampilan seni dari siswa ini dilanjutkan dengan sesi dialog antara peserta dan jajaran dinas pendidikan. Dalam diskusi tersebut, muncul berbagai pertanyaan terkait pencairan beasiswa hingga optimalisasi penggunaan dana BOSDA.

Menanggapi hal itu, pihak dinas memastikan seluruh program bantuan terus diawasi agar tepat sasaran. Pemerintah juga menekankan transparansi melalui platform resmi yang dapat diakses masyarakat.

Selain layanan daring, pemerintah menyediakan bantuan langsung bagi masyarakat yang mengalami kendala teknis, baik melalui media sosial maupun lokasi layanan fisik di Kota Palu.

Kegiatan kemah kerja yang berlangsung selama dua hari ini diisi dengan lokakarya kepemimpinan serta berbagi praktik terbaik guna mendorong sinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Tengah.

Sumber: