Sulawesi Tengah Gelar Rapat Koordinasi Penyelarasan Program Sekolah Rakyat dan DTSEN 2025

Palu, Disway.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) melalui Dinas Sosial mengadakan Rapat Koordinasi Penyelarasan Program Sekolah Rakyat dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Lotus, Swiss-Belhotel Silae Palu, pada Kamis (20/11/2025).

Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, mewakili Gubernur, dan dihadiri oleh Kepala Biro Setjen Kemensos RI selaku Sekretaris Setber Pusat, Kepala Pusdatin Kemensos RI, pejabat OPD lingkup Pemprov Sulteng, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, serta pihak terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan rapat koordinasi ini sebagai langkah strategis untuk memastikan program kesejahteraan sosial tepat sasaran.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, saya mengapresiasi kegiatan ini. Penyelarasan program ini adalah langkah penting agar setiap program kesejahteraan sosial dapat tepat sasaran, efektif, dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujar Reny.

Ia menjelaskan bahwa DTSEN merupakan basis data tunggal yang terintegrasi dengan data Dukcapil, dibangun dari tiga sumber utama: DTKS, P3KE, dan Regsosek. Data ini mengklasifikasikan rumah tangga dalam desil 1–10, dengan desil 1–4 menjadi prioritas intervensi.

“Integrasi DTSEN dan Sekolah Rakyat sangat penting agar penetapan peserta, penyusunan kurikulum, dan pendampingan benar-benar sesuai kebutuhan riil masyarakat,” lanjutnya.

Wakil Gubernur menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh jajaran hingga tingkat kabupaten/kota untuk menghasilkan roadmap yang jelas dan terukur, sehingga kebijakan ini dapat direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.

Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Farid Rifai Yotolembah, menyampaikan bahwa integrasi Sekolah Rakyat dengan DTSEN merupakan bagian dari implementasi Nawacita Presiden terkait pembangunan manusia dan pemerataan dari pinggiran.

“Penyelarasan ini merupakan wujud nyata dari semangat ‘Sulteng Nambaso’ dalam mendukung gerakan 9 Program Berani yang berorientasi pada transformasi dan pemberdayaan masyarakat,” jelas Farid.

 

Farid menambahkan, Program Sekolah Rakyat adalah program nasional berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga sangat miskin (desil 1–2) sebagai upaya memutus rantai kemiskinan. Saat ini, program ini telah berjalan di tiga lokasi di Sulawesi Tengah: SRMP 22 Sigi (dikelola Kemensos RI), Sekolah Rakyat Nambaso dengan 200 peserta didik (75 SMP dan 125 SMA), serta Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Tojo Una-Una (dikelola Pemkab Touna).

Sumber: