Komisi II DPR Tegaskan Pentingnya Peran BLUD dan BUMD di Tengah Keterbatasan Fiskal Daerah

Palu, Disway.id - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya peran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di tengah terbatasnya fiskal daerah. Dia mengatakan, meski refocusing anggaran terjadi di tingkat pusat, dampaknya sangat terasa di daerah yang bergantung pada dana transfer dari APBN.

“Ketika pagu APBN di-refocusing untuk program-program nasional, maka kegiatan di daerah yang pendapatan aslinya rendah pasti terdampak. Di sinilah BUMD dan BLUD seharusnya hadir sebagai penggerak ekonomi sekaligus pemasok pendapatan daerah,” kata Rifky di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Palu, Sulawesi Tengah, seperti dikutip dalam laman resmi Pemprov Sulteng, Rabu (7/5/2025)

Rifky mengatakan, kondisi BUMD di Sulawesi Tengah yang lebih dari 70 persen dinilai tidak sehat. Menurutnya, ini bukan hanya soal manajemen, tetapi juga menyangkut keberanian melakukan diversifikasi usaha dan perbaikan struktur pembiayaan.

“Kita tahu Sulteng punya peluang usaha besar, bahkan sektor sederhana seperti jasa air saja belum digarap optimal. Kita perlu cek cost-benefit-nya dan dorong diversifikasi usaha BUMD,” kata Rifky.

Dia mengatakan, perlu ada peran aktif Mendagri untuk membina. Dan bila perlu, kata dia, membubarkan BUMD yang tidak sehat.

Masih kata Rifky, Komisi II DPR RI tengah mendorong hadirnya regulasi baru dalam bentuk Permendagri tentang pembinaan dan pengawasan BUMD. Ia menyebut, regulasi ini penting agar BUMD tidak hanya menjadi tempat “balas budi politik”, tetapi benar-benar dikelola oleh manajer profesional.

“Kuncinya, apakah mereka bisa bertransformasi dari tokoh politik menjadi manajer BUMD yang profesional dan profitable? Itu yang harus kita kawal bersama,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (7/5/2025). Kunker tersebut dalam rangka pengawasan pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Sumber: