Gubernur Sulteng Minta Regulasi Tegas soal BUMD dan BLUD ke Komisi II DPR RI

Palu, Disway.id - Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (7/5/2025). Kunker tersebut dalam rangka pengawasan pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Gubernur Anwar Hafid tak sendiri, melainkan didampingi Wakil Gubernur Reny A Lamadjido dalam menyambut langsung rombongan yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Dede Yusuf, serta sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi. Sebut saja, Longki Djanggola, Giri Ramanda, Shyntia Sandra Kusuma, Anang Susanto, Taufan Pawe, Agustina Mangade, Iwan Kurniawan, Sea Mustofa, Muhammad Khozin, Aus Hidayat Nur, dan Ateng Sutisna.

Dalam acar itu juga dihadiri para bupati dan pejabat dari seluruh kabupaten/kota se-Sulteng, termasuk Bupati Tojo Una-Una, Wakil Bupati Morut, Wakil Wali Kota Palu, para Sekda dan Asisten Daerah dari Banggai, Bangkep, Tolitoli, Donggala, serta kepala-kepala BUMD.

Gubernur Anwar Hafid mengatakan, pertemuan ini menjadi momen istimewa. Karena merupakan pertama kalinya ia menerima kunjungan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai orang nomor 1 di Sulteng.

“Sebagai mantan anggota DPR RI, saya paham betul kekuatan politik, dan peran penting Komisi II (DPR). Maka saya selalu tekankan kepada jajaran pemerintah daerah untuk menyambut dengan hormat dan memberi pelayanan terbaik kepada setiap anggota dewan yang datang. Karena mereka inilah yang akan mengingat dan membawa suara daerah saat kembali ke pusat,” kata Anwar.

Anwar mengatakan, dua program prioritas, Berani Cerdas, dan Berani Sehat, telah berjalan melalui efisiensi anggaran. Program Berani Cerdas telah menggratiskan seluruh biaya pendidikan SMA/SMK/SLB negeri se-Sulteng, sementara Berani Sehat diwujudkan dengan implementasi Universal Health Coverage (UHC) yang sudah mencakup 80 persen warga Sulteng, bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Kami membiayai semua ini tanpa menambah beban fiskal. Dana efisiensi digunakan langsung untuk rakyat,” kata Anwar.

Dia juga menjelaskan tantangan infrastruktur dan pelayanan dasar. Saat ini, masih ada 89 desa dari total 2.002 desa/kelurahan yang belum tersambung listrik, dan 606 desa yang belum memiliki akses telekomunikasi.

Melalui program Berani Menyala, pemerintah daerah menargetkan elektrifikasi dan konektivitas penuh di seluruh Sulteng.

Di sektor pertanian dan perikanan, Anwar mengatakan, program unggulan seperti Brigade Pertanian yang mendukung sinkronisasi musim tanam dan panen, serta bantuan alat tangkap skala besar untuk nelayan. Ia juga menyinggung rencana penetapan kebijakan satu harga bahan pokok di Sulteng sebagai langkah menekan kesenjangan harga yang saat ini sangat tinggi.

"Harga LPG bisa mencapai Rp70.000 di wilayah-wilayah tertentu, padahal HET-nya hanya Rp20.000. Ini harus segera dicarikan solusi,” katanya.

Dia juga memaparkan upaya penyelesaian konflik agraria melalui pembentukan Satgas Khusus di tingkat provinsi. “Tumpang tindih antara masyarakat, perkebunan, pertambangan, dan HGU semakin kompleks. Kita dorong musyawarah, namun jika tak ada jalan keluar, proses hukum akan ditempuh,” katanya.

Ia mendorong agar reformasi birokrasi dapat dipercepat melalui pelimpahan kewenangan teknis ke Kantor Regional (Kandreg) BKN di daerah guna mengisi kekosongan jabatan dengan cepat dan profesional.

Anwar mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung arah pembangunan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal. Salah satunya, kata dia, Pemda harus memberhentikan segala aktivitas saat waktu salat tiba.

Sumber: