RPJMD 2025-2030, Gubernur Anwar: Pembangunan Sulteng Harus Jawab Kebutuhan Rakyat

RPJMD 2025-2030, Gubernur Anwar: Pembangunan Sulteng Harus Jawab Kebutuhan Rakyat

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakilnya Reny A Lamadjido Tengah dalam rapat pimpinan di Ruang Polibu, Kantor Gubernur, Sulteng, Rabu (14/5/2025).-Foto: pemprovsulteng-

Palu, Disway.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid men dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030, harus fokus pada penuntasan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah. Ia meminta seluruh OPD memahami substansi RPJMD dalam mengimplementasikan visi besar Sulteng Nambaso melalui sembilan program unggulan yang dikenal sebagai Sembilan Berani.

“Pembangunan tidak boleh asal jalan. Kita harus tahu betul kebutuhan masyarakat miskin dan pastikan kebijakan menjawab kebutuhan nyata,” tegas Anwar dalam rapat pimpinan di Ruang Polibu, Kantor Gubernur, Sulteng, Rabu (14/5/2025).

Anwar meminta Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) melakukan need assessment berbasis data DTKS untuk menyusun program pembangunan yang benar-benar tepat sasaran.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan data, lalu merasa paling tahu. Masyarakat harus ditanya apa yang mereka butuhkan. Itu solusi yang sesungguhnya,” katanya.

Anwar mengatakan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia berencana membawa seluruh kepala dinas ke Buol pada 27 Mei mendatang untuk berdialog langsung dengan Bupati dan OPD setempat.

“Tugas kita bukan menggantikan bupati, tapi membantu menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa mereka tangani. Kita akan duduk tiga hari, bicara fokus. Dari situ, kita buat kesepakatan pembangunan sampai 2030. Kalau gagal, gagal bersama,” katanya.

Dalam rapat tersebut, dia mencontohkan pendekatan sederhana namun berdampak dalam sektor pertanian.

“Yang penting itu cuma dua, benih dan alat. Maka kita akan bangun 13 penangkaran benih di setiap kabupaten dan siapkan brigade pertanian untuk bantu mekanisasi,” katanya.

Anwar mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menjaga etika dan penghormatan terhadap lembaga legislatif, terutama menjelang penyampaian draft RPJMD di DPRD.

“Saya ini pernah di DPR RI. Kalau sidang, pakaian tidak sesuai, tidak bisa masuk. Barcode tidak akan aktif. Jadi mari kita hormati lembaga ini,” tuturnya.

Dalam suasana rapat yang santai namun penuh gagasan, Anwar turut membagikan pengalamannya selama perayaan HUT Sulawesi Tengah. Ia mengaku mendapat banyak laporan dari pedagang kecil yang mengungkapkan dagangan mereka laris manis selama acara berlangsung.

Salah satu contoh keberhasilan lainnya adalah kehadiran Mall Pelayanan Publik selama perayaan HUT.

“Saya punya lembaga survei pribadi yang memantau secara berkala. Hasilnya, banyak warga yang ingin semua pelayanan disatukan dalam satu tempat,” katanya.

Ia juga menyebut tingginya permintaan masyarakat agar layanan diperpanjang sebagai bukti bahwa publik merespons positif layanan yang efisien.

Sumber: