Aksi Damai di DPRD Sulteng Berbuah Kesepakatan, Wakil Rakyat Janji Kawal Aspirasi

Palu, Disway.id – Aksi damai yang digelar ribuan di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Senin, 1 September 2025 berhasil mendorong dialog terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat. Massa terdiri dari mahasiswa lintas kampus, pengemudi ojek online, dan warga sipil yang menyuarakan berbagai aspirasi.

Ketua DPRD Sulteng, Arus Abdul Karim didampingi para wakil ketua dan anggota dewan, turun langsung menemui peserta aksi. Pertemuan yang berlangsung aman dan tertib tersebut menghasilkan penandatanganan kesepakatan bersama yang mengakomodasi sejumlah tuntutan massa.

"Jangan ada wakil rakyat yang melukai hati rakyat," tegas Arus Abdul Karim.

Ia menekankan bahwa DPRD akan terus berada di sisi rakyat dan berkomitmen menjaga stabilitas sosial serta menjalin sinergi dengan pemerintah daerah.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid turut hadir dan menunjukkan solidaritasnya dalam aksi tersebut.

Solidaritas untuk Affan Kurniawan

Unjuk rasa juga diwarnai duka dan kemarahan atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojol yang menjadi korban tindakan represif aparat saat aksi di Jakarta. Massa mengecam tindakan oknum Brimob dan meminta pengusutan menyeluruh tanpa intervensi.

"Kami menyatakan dukacita mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan. Kami mendesak Polri untuk mengusut tuntas tindakan anarkis oknum Brimob yang menabrak korban," ujar perwakilan pengemudi ojol.

Mereka mendesak Kapolri memberikan perhatian kepada keluarga korban serta menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku.

Aliansi Ojol dan mahasiswa menegaskan bahwa aksi mereka merupakan bentuk solidaritas dan bukan provokasi, sambil menyerukan agar insiden ini menjadi bahan evaluasi agar ke depannya aparat lebih humanis dalam mengawal unjuk rasa.

Di sela aksi, perwakilan Ojol Palu menyerahkan karangan bunga sebagai simbol belasungkawa kepada pihak kepolisian, yang diterima langsung oleh Kapolresta Palu Kombes Pol Deny Abraham. Deny menegaskan, pengusutan kematian Affan sedang berlangsung secara terbuka, dengan melibatkan Propam Polri, Komnas HAM, dan Kompolnas.

“Tidak ada yang ditutupi dan akan ditindak tegas,” tegasnya.

Aspirasi Lain: Pajak dan Peran Wakil Rakyat

Selain isu kekerasan aparat, massa juga menuntut agar DPRD lebih aktif menyerap aspirasi masyarakat serta mengevaluasi kebijakan pajak daerah yang dianggap membebani warga.

Sumber: