Gubernur Anwar Hafid: Pemangkasan Anggaran Rp1,2 Triliun Bukan Alasan untuk Tidak Hadir bagi Rakyat

Gubernur Anwar Hafid: Pemangkasan Anggaran Rp1,2 Triliun Bukan Alasan untuk Tidak Hadir bagi Rakyat

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran daerah hingga mencapai Rp1,2 triliun tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerintah provinsi untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.-Foto: Instagram @anwarhafid14-

Palu, Disway.id - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran daerah hingga mencapai Rp1,2 triliun tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerintah provinsi untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurutnya, kondisi ini justru menjadi momentum bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk menunjukkan efektivitas dan kebijaksanaan dalam mengelola keuangan daerah.

“Pemangkasan anggaran daerah hingga Rp1,2 triliun menjadi tantangan besar bagi kita semua. Namun bagi saya, ini adalah momentum untuk membuktikan bahwa pemerintahan yang cermat dan bijak tetap bisa memberikan hasil terbaik bagi rakyat,” kata Anwar Hafid dikutip dari akun Instagramnya, Rabu (15/10/2025).

Gubernur Anwar menginstruksikan seluruh kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar lebih selektif dan efisien dalam menyusun program kerja. Setiap kegiatan, katanya, harus memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

“Saya mengingatkan seluruh Kepala Dinas agar lebih jeli dan cermat dalam menyusun program. Setiap rupiah harus berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Anwar juga menekankan bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan bukan terletak pada besar kecilnya anggaran, melainkan pada seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh rakyat.

“Berapa pun anggarannya, tidak jadi soal. Yang penting setiap kebijakan harus menyentuh kebutuhan rakyat, terutama melalui 9 Program Berani yang menjadi ruh pembangunan Sulawesi Tengah,” tambahnya.

Menurutnya, efisiensi dan keberpihakan kepada masyarakat harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan pemerintah, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Sumber: