Gubernur Anwar Pimpin Evaluasi APBD 2025: Fokus Peningkatan PAD dan Pengawasan yang Disiplin

Gubernur Anwar Pimpin Evaluasi APBD 2025: Fokus Peningkatan PAD dan Pengawasan yang Disiplin

Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina, memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) terkait Evaluasi dan Pengawasan terhadap realisasi APBD Tahun Anggaran 2025. -Foto: sultengprov.go.id-

Palu, Disway.id – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina, memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) terkait Evaluasi dan Pengawasan terhadap realisasi APBD Tahun Anggaran 2025. Pertemuan ini melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulteng dan berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur, Rabu 3 September 2025. 

Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya ketelitian dalam pelaksanaan seluruh program yang telah dirancang. Ia menginstruksikan setiap OPD untuk segera melakukan evaluasi, khususnya terhadap proyek-proyek yang berisiko tidak selesai sebelum tahun anggaran berakhir.

“Kalau memang tidak memungkinkan dilaksanakan, lebih baik ditunda daripada menimbulkan masalah. Segera laporkan apa adanya, jangan direkayasa. Yang bisa jalan, lanjutkan. Yang rawan, hentikan,” tegas Gubernur.

Lebih lanjut, Anwar menggarisbawahi urgensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat mulai 2026 dana transfer dari pemerintah pusat diperkirakan akan berkurang sebesar 30 persen. Oleh karena itu, setiap OPD diinstruksikan untuk proaktif menjalin koordinasi dengan kementerian terkait dalam rangka mencari dan menarik program-program pendukung ke daerah.

“Kita perlu kembali seperti sebelum 2014, aktif mengejar program ke pusat. Setiap OPD harus punya jalur di kementerian, tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Itulah yang saya sebut APBD bayangan, kegiatan yang bisa kita tarik dari pusat,” jelasnya.

Anwar juga mencontohkan upaya Pemprov dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, khususnya pajak air permukaan. Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah, bukan hanya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Bapenda itu ibarat striker. Tapi kalau tidak ada bola yang dioper dari OPD lain, bagaimana bisa cetak gol? Karena itu saya minta semua dinas melakukan pengawasan serius di bidang masing-masing,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Anwar turut membagikan pengalamannya di tahun 2005, saat masih menjabat di tingkat daerah. Ia menceritakan kiprahnya dalam menangani sejumlah jabatan strategis sekaligus, termasuk mengelola proyek pembangunan dan melakukan penataan wilayah pesisir danau yang sebelumnya tak tersentuh selama puluhan tahun.

“Itu bukti bahwa saya tidak hanya bercerita, tapi benar-benar bekerja di lapangan. Pengalaman itu jadi bekal saya dalam mengawal pembangunan di Sulawesi Tengah,” katanya.

Menatap masa depan, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya transformasi digital dalam sistem pengawasan dan pengelolaan pembangunan. Ia menyebut pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan command center sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengawasan.

“Target kita jelas, pembangunan harus selesai tepat waktu, PAD meningkat, dan tata kelola pemerintahan bertransformasi menuju digital. Semua OPD harus bekerja cepat, disiplin, dan transparan,” tutup politikus Partai Demokrat ini.

Sumber: