Kakanwil Kemenkum Sulteng Pimpin Rapat Lintas Divisi, Tekankan Sinkronisasi Program dan Penguatan Layanan

Palu, Disway.id - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkum Sulteng) Rakhmat Renaldy, memimpin Rapat Seluruh Divisi dan Bagian yang digelar di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, Rabu, 21 Januari 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Sopian, Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Putu Dharmayasa, serta seluruh pegawai sesuai bidang tugas masing-masing.

Rapat tersebut menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan pelaksanaan program kerja antar divisi sekaligus memastikan seluruh target dan agenda tahun berjalan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam arahannya, Rakhmat Renaldy menekankan pentingnya koordinasi yang intens antara setiap bidang dengan bagian keuangan, terutama dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Penarikan Dana (RPD).

Ia juga menyoroti kesiapan anggaran dalam mendukung berbagai kegiatan strategis, termasuk persiapan penyambutan dan perjamuan Menteri maupun tamu penting lainnya. Menurutnya, perencanaan tersebut harus dilakukan secara matang dan terkoordinasi dengan baik, khususnya bersama bendahara.

Sejumlah isu prioritas turut menjadi fokus pembahasan, di antaranya percepatan penyelesaian kontrak Organisasi Bantuan Hukum (OBH), penguatan peran Kanwil sebagai pembina Indeks Reformasi Hukum (IRH) melalui kerja sama aktif dengan pemerintah daerah, serta pengelolaan kepegawaian yang lebih adaptif. Pengelolaan tersebut mencakup perpindahan jabatan fungsional, pengusulan formasi yang dibutuhkan—terutama perancang peraturan perundang-undangan di daerah, serta penataan struktur organisasi.

Pada sektor pelayanan, Kakanwil mendorong optimalisasi potensi penerbitan sertifikat Administrasi Hukum Umum (AHU), termasuk memastikan ketersediaan blanko dokumen apostille agar layanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal.

Rapat juga menyoroti perlunya percepatan penyelesaian Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang belum rampung, khususnya dengan Polda Sulawesi Tengah. Selain itu, penguatan fungsi harmonisasi regulasi daerah turut dibahas melalui pemetaan kembali isu-isu strategis yang berpotensi untuk diregulasi.

Dalam bidang Kekayaan Intelektual, pembahasan diarahkan pada penguatan regulasi daerah terkait merek kolektif, khususnya untuk Koperasi Merah Putih. Selain itu, direncanakan pula kerja sama dengan Polda Sulawesi Tengah terkait penanganan pelanggaran Hak Cipta, serta pengembangan strategi komunikasi publik melalui kolaborasi dengan influencer atau content creator.

Dari aspek kesekretariatan dan kepegawaian, rapat membahas inovasi pengelolaan kinerja PPPK melalui sistem berbasis digital, seperti pemanfaatan cloud drive untuk penilaian yang lebih objektif. Penguatan pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) secara kreatif juga dibahas dengan mempertimbangkan kebutuhan tambahan layanan operasional, di tengah tantangan ketiadaan Standar Biaya Khusus (SBK).

Peningkatan kualitas layanan publik turut didorong melalui pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan AHU, Kekayaan Intelektual, harmonisasi, dan penyuluhan hukum dengan memanfaatkan barcode, termasuk opsi pendampingan pengisian survei oleh keluarga pengguna layanan.

Penguatan kapasitas paralegal juga menjadi perhatian, termasuk rencana penyusunan surat kerja sama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum (Babel) guna mendukung ketersediaan pemateri. Dari sisi integritas, rapat membahas persiapan penandatanganan komitmen Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) serta Zona Integritas yang direncanakan pada Senin mendatang, dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan atau KPPN yang telah meraih predikat WBBM/WBBK.

Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa rapat tersebut bertujuan memastikan seluruh unit kerja bergerak searah dan fokus pada agenda prioritas.

“Koordinasi lintas divisi adalah kunci. Seluruh program harus berjalan terencana, terukur, dan sesuai timeline agar kinerja Kanwil benar-benar berdampak,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal serta inovasi berkelanjutan dalam layanan publik.

“Penguatan kerja sama dengan mitra strategis, inovasi pelayanan AHU dan KI, serta penataan SDM yang adaptif harus terus kita dorong agar pelayanan publik semakin berkualitas,” tambahnya.

Sumber: