Menlu: Board of Peace Fokus Perdamaian Gaza, Bukan Ambil Alih PBB

Jakarta, Disway.id - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa pembentukan Dewan Perdamaian Dunia atau Board of Peace (BoP) tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penegasan tersebut disampaikan untuk memperjelas posisi BoP dalam tatanan diplomasi global, seiring keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri lembaga tersebut.

“Tentu saja tidak. Kemarin juga disampaikan bahwa badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB,” ujar Menlu Sugiono di Davos, Swiss, dikutip dari keterangannya, Jumat (23/1/2026).

Ia menerangkan bahwa Dewan Perdamaian Dunia lahir dari kesadaran bersama sejumlah negara akan pentingnya menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan, dengan fokus utama pada situasi di Gaza dan Palestina. Lembaga ini memiliki mandat melakukan pemantauan terhadap proses stabilisasi, termasuk mendukung tahapan rehabilitasi pascakonflik.

“Ini adalah satu badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza,” lanjutnya.

Sugiono menambahkan, keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Dunia merupakan cerminan dari konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia, terutama terkait isu Palestina.

Menurutnya, keterlibatan Indonesia bertujuan memastikan kebijakan dan langkah yang diambil BoP tetap berpijak pada prinsip-prinsip hukum internasional serta mengarah pada penyelesaian konflik yang berkelanjutan.

“Kehadiran semua negara-negara ini di dalam Board of Peace tersebut untuk bisa terus mengawal, kemudian memastikan bahwa upaya yang dilakukan tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tercapainya solusi dua negara,” katanya.

Dewan Perdamaian Dunia dibentuk melalui kesepakatan sejumlah negara yang sejak awal terlibat dalam diskusi internasional mengenai konflik Palestina. Gagasan pendiriannya berkembang melalui serangkaian pertemuan negara-negara Islam dan negara berpenduduk mayoritas Muslim, yang sepakat mendorong keterlibatan komunitas global secara lebih luas demi mewujudkan perdamaian permanen di Gaza.

Inisiatif tersebut kemudian diperkuat melalui pertemuan lanjutan di Mesir yang menghasilkan penandatanganan piagam pendirian Dewan Perdamaian Dunia. Badan ini dirancang untuk menjalankan fungsi pemantauan stabilisasi, administrasi transisi, serta program rehabilitasi pascakonflik secara terukur dan berkelanjutan.

Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 20 negara pendiri Board of Peace, bersama negara-negara lain seperti Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turki, Pakistan, dan Mesir. Piagam pendirian lembaga ini telah ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, sebagai wujud komitmen Indonesia untuk terlibat aktif dalam proses perdamaian serta memastikan arah kebijakan internasional tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara.

Sumber: