Kominfosantik Sulteng dan BSSN Perkuat Keamanan Siber Lewat Pengukuran PTKKS

Kominfosantik Sulteng dan BSSN Perkuat Keamanan Siber Lewat Pengukuran PTKKS

Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah, Suandi.-Foto: sultengprov.go.id-

Palu, Disway.id - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan audiensi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam rangka pelaksanaan Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (PTKKS). Kegiatan tersebut berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, Selasa (7/4/2026).

Audiensi ini disambut langsung oleh Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah, Suandi, didampingi Sekretaris Dinas Wahyu Agus Pratama serta para kepala bidang terkait.

Dari pihak BSSN, hadir sejumlah perwakilan, di antaranya Ibnu Try Rosadi, Wandika Piopanni, dan Rosdiana Lukitawati.

Kunjungan ini bertujuan memperkuat tata kelola keamanan informasi sekaligus meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang. Dalam kesempatan tersebut, BSSN juga menginformasikan adanya perubahan instrumen penilaian. Mulai tahun 2027, pengukuran akan difokuskan pada satu indikator utama, yaitu Indeks Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI), yang akan menggantikan sejumlah indeks sebelumnya seperti IKAMI.

Suandi menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan yang diberikan BSSN dalam kegiatan ini. Ia menilai proses penilaian tersebut memberikan gambaran menyeluruh terkait tingkat kematangan keamanan siber di lingkungan pemerintah daerah, sekaligus menjadi dasar dalam merancang langkah perbaikan ke depan.

Sementara itu, Wahyu Agus Pratama menekankan pentingnya konsistensi dalam pengelolaan dan penginputan data, serta keterlibatan aktif seluruh bidang agar sistem tetap berjalan optimal meski terjadi pergantian personel.

Ia juga mengingatkan bahwa koordinasi lintas bidang, khususnya antara persandian dan statistik, menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan sistem. Selain itu, berbagai insiden siber yang pernah terjadi perlu dijadikan pembelajaran untuk memperkuat standar operasional prosedur (SOP).

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan BSSN dalam membangun ekosistem keamanan siber nasional yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Sumber: