Anwar Hafid Pimpin MIPI, Tekankan Pemerintahan Harus Berbasis Kebenaran dan Inovasi

Palu, Disway.id - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid resmi dilantik sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI). Dalam kesempatan tersebut, ia menilai pelantikan ini menjadi momentum penting untuk melanjutkan sekaligus mengembangkan gagasan besar para pendiri organisasi.

Menurut Anwar, perkembangan ilmu pemerintahan harus terus didorong agar tetap relevan dengan dinamika dan tantangan birokrasi saat ini. Ia menekankan pentingnya inovasi agar kajian pemerintahan tidak berhenti pada tataran teori, tetapi juga memberi dampak nyata bagi perbaikan tata kelola negara.

“Dilantiknya kita hari ini adalah sinyal penting untuk membangun lebih cepat, bekerja lebih keras untuk mewujudkan cita-cita para pendiri MIPI,” ucap Anwar dilansir dari sultengprov, Minggu (26/4/2026).

Mantan Bupati Morowali dua periode ini juga menegaskan, penyelenggaraan pemerintahan tidak cukup hanya dinilai “baik” secara administratif, tetapi harus berlandaskan kebenaran dalam setiap kebijakan yang diambil.

“Saya sering tekankan kepada rekan-rekan kerja saya, bahwa pemerintahan itu tidak hanya mencapai predikat cukup baik. Tetapi harus benar. Karena yang benar itu pasti baik, tapi yang baik belum tentu benar,” tegasnya.

Dalam pandangannya, MIPI memiliki peluang besar untuk menjadi motor penggerak penguatan birokrasi nasional melalui lahirnya gagasan, inovasi, dan rekomendasi strategis bagi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

Ia menyatakan akan menjalankan amanah tersebut dengan mengedepankan profesionalitas, etika birokrasi, serta kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia.

“Saya optimis, bahwa MIPI ini akan menjadi motor penggerak bagi perkembangan birokrasi di Indonesia. Tentu kepercayaan ini akan kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya mengedepankan asas dan etika birokrasi,” pungkasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah agar dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adaptif, inovatif, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Sumber: