Pemkab Donggala Libatkan Aparat Hukum Awasi Pembangunan KNMP

Donggala, Disway.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), melibatkan aparat penegak hukum (APH) dan akademisi dalam pengawasan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Keterlibatan kepolisian, kejaksaan, serta akademisi tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai aturan dan kewenangan masing-masing pihak.

"Jadi langkah ini agar seluruh pemangku kepentingan bisa bersinergi, memantau, dan memastikan setiap tahapan pembangunan KNMP berjalan sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing," kata Bupati Donggala Vera Elena Laruni dilansir Antara, Senin (21/9/2026).

Menurut Vera, pelibatan pihak eksternal diperlukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas serta mendukung kelancaran pembangunan KNMP di wilayah Donggala.

"Tentunya sinergi lintas sektor ini sudah kami buatkan sebagai tim percepatan pembangunan KNMP," ucapnya.

Tim percepatan pembangunan tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Komposisinya terdiri atas Bupati dan Wakil Bupati Donggala, Ketua DPRD, Kapolres, Kejaksaan Negeri, Kodim 1306 Kota Palu, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.

Vera mengatakan keterlibatan aparat penegak hukum dan akademisi juga diharapkan dapat membantu mengantisipasi berbagai kendala, baik yang berkaitan dengan persoalan teknis maupun tata kelola administrasi selama program berlangsung.

"Untuk operasional teknis lapangan dipimpin Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala sebagai Koordinator tim I dengan dukungan dari akademisi dan OPD teknis terkait lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok kerja (pokja)," sebutnya.

Pada 2026, pembangunan KNMP di Kabupaten Donggala akan dilaksanakan di enam lokasi. Keenam lokasi tersebut yakni Kelurahan Boneoge, Kelurahan Ganti, Desa Wani, Desa Lerotari, Desa Batusuya, dan Desa Pangalaseang.

Sumber: