Jakarta, Disway.id - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengingatkan pemerintah daerah (pemda) terkait perekrutan siswa Sekolah Rakyat yang harus berbasiskan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah Rakyat akan beroperasi pada Juli 2025.
"Tidak boleh tambah sendiri (siswa Sekolah Rakyat). DTSEN yang bicara," kata Gus Ipul dalam keterangannya di Jakarta, Senin 5 Mei 2025.
Gus Ipul mengatakan, siswa yang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat harus berdasarkan persetujuan wali kota dan gubernur. Sehingga, kata dia, betul-betul dipastikan dari keluarga miskin.
"Setelah ada data dari DTSEN, baru cek ke rumah, dan cek kesehatan. Tidak ada tes akademik," katanya.
Dia mengatakan, pihaknya telah menetapkan mekanisme seleksi yag ketat untuk memastikan program ini tepat sasaran. Anak yang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat ini dari keluarga dengan kategori Desil 1
"Kawasan di sekitar Sekolah Rakyat direhabilitasi dan ekonomi tumbuh. Kurang apa, paket komplit. Gimana Pak?," kata Gus Ipul.
Maka itu, dia meminta, peran aktif para kepala daerah dan jajarannya untuk mengawal program tersebut dengan baik. Karena memiliki dampak sosial dan ekonomi secara langsung.
"Kita diperintah Presiden gandeng tangan antar kementerian/Lembaga dan daerah," katanya.
Dia juga meminta kepala daerah menyiapkan lahan delapan hektare untuk pendirian Sekolah Rakyat pada daerah masing-masing. Ia menyebutkan keterlibatan kepala daerah dalam program ini telah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
Sekadar diketahui, kepala daerah yang hadir dalam kesempatan ini yaitu: Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid, Wakil Gubernur Sulteng Reny Lamadjido, Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Salim Mengga, Bupati Tojo Una-Una Surya, Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia, dan Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nache.