Jakarta, Disway.id – Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian, meminta seluruh kepala daerah di wilayah terdampak bencana di Sumatera segera mempercepat pendataan rumah dengan kategori rusak berat.
Menurutnya, langkah ini sangat penting agar para penyintas tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara) dan bisa segera mendapatkan hunian tetap (huntap).
“Rakyat menunggu, mereka (penyintas bencana) jangan terlalu lama juga tinggal di huntara. Mereka mengharapkan hunian tetap, maka kunci utama hunian tetap itu adalah data,” ujar Tito dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk membentuk tim khusus guna mempercepat proses pendataan di lapangan, terutama bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau hilang.
“Saya mohon dengan segala hormat rekan-rekan Bupati, Wali Kota, tolonglah bantu Gubernur atau Wakil Gubernur, buatlah tim Satgas, kecil saja atau apapun namanya untuk mendata yang rumahnya rusak berat dan hilang,” ucapnya.
Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 37 ribu unit hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Dalam pelaksanaannya, tersedia opsi bagi warga untuk membangun rumah secara mandiri di lokasi asal (insitu), selama wilayah tersebut dinyatakan aman dari risiko bencana.
Dalam skema ini, pemerintah pusat menyalurkan bantuan sebesar Rp60 juta per unit rumah yang diberikan dalam dua tahap, masing-masing Rp30 juta.
“Anda mau di insitu di tanah sendiri dengan 60 juta mau bangun sendiri boleh, sehingga dia sesuai seleranya, mau dia per desa, dengan anggaran sendiri tambahan dari keluarga monggo juga, atau dari pemerintah daerah yang mau bantu tambahan silakan juga sehingga lebih layak,” jelasnya.
Selain skema mandiri, pembangunan hunian tetap juga dapat dilakukan langsung oleh pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dengan batas anggaran maksimal Rp60 juta per unit.
Pemerintah juga menyiapkan opsi relokasi ke kawasan permukiman baru berbasis komunitas. Dalam hal ini, pemerintah daerah diminta segera menyediakan lahan, termasuk memanfaatkan aset negara maupun BUMN.
“Pak, kami mau tinggal di kompleks Pak, kami ada 100 orang, 75 orang kami maunya di kompleks saja. Pemda, segera siapkan tanahnya di mana dan perintah presiden jelas, semua tanah milik negara termasuk juga yang punya BUMN itu bisa dipakai untuk prioritas bagi penyintas bencana,” ungkapnya.
Untuk mendukung pembangunan kawasan tersebut, pemerintah pusat akan melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Namun demikian, Tito mengakui bahwa progres pembangunan huntap masih terhambat oleh belum lengkapnya data dari daerah. Hal ini membuat pelaksanaan di lapangan berjalan lebih lambat dari target yang ditetapkan.
“Yang mau membangunkan siap, tapi yang minta dibangunkan lambat-lambat. Nah ini jadi sekali lagi kesempatan ini bagi saya sangat baik,” tuturnya.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan rencana induk pemulihan untuk tiga provinsi terdampak dalam kurun waktu tiga tahun, dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp130 triliun. Angka ini masih bersifat dinamis dan akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.