Arif menilai kejelasan batasan tersebut dapat membantu menciptakan proses peradilan yang lebih efektif. Menurutnya, kepastian mengenai upaya hukum juga berpotensi mengurangi pemeriksaan perkara secara berulang dan penggunaan anggaran yang lebih besar.
Dengan adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2026, penerapan due process of law diharapkan berjalan lebih konsisten. Kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta efektivitas peradilan pidana dapat berjalan beriringan dalam praktik penegakan hukum.