Jakarta, Disway.id - Pemerintah menyiapkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dalam RAPBN 2027. Anggaran tersebut naik 3,9 persen dibandingkan outlook APBN 2026 yang berada di angka Rp3.942,5 triliun.
Plt Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto mengatakan, peningkatan belanja tersebut diarahkan bukan sekadar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.
"Kami dari pemerintah selalu menjaga APBN agar prudent dan sustainable. Jadi beberapa hal, terkait dengan optimalisasi pendapatan, kemudian belanja yang berkualitas, diarahkan untuk APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan," jelas Ferry dikutip, Kamis (20/8/2026).
Dalam RAPBN 2027, pemerintah akan mengarahkan anggaran pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Program tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, hingga penurunan kemiskinan.
Selain delapan prioritas tersebut, belanja negara juga diarahkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan sumber daya manusia (SDM), sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Salah satu alokasi terbesar ditujukan untuk sektor pendidikan. Pemerintah menyiapkan Rp820,9 triliun, atau sekitar 20,03 persen dari anggaran pemerintah dalam RAPBN 2027.
Dana tersebut akan digunakan untuk sejumlah program, di antaranya KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar (PIP), serta renovasi sekolah dan madrasah.
Sementara untuk perlindungan sosial, pemerintah mengalokasikan Rp549,9 triliun. Anggaran itu mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, atensi sosial, hingga penanganan bencana.
Ferry menjelaskan, APBN tidak hanya berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran negara juga berperan sebagai penyangga ketika terjadi tekanan eksternal sekaligus melindungi masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.
"Seperti disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa APBN 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong ekonomi yang tumbuh lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat," jelasnya.
Kemiskinan Ekstrem Ditarget Nol Persen
Pemerintah juga memasang sejumlah target sosial dan ekonomi melalui RAPBN 2027. Tingkat kemiskinan ditargetkan berada di kisaran 6-6,5 persen, sedangkan rasio gini dipatok pada kisaran 0,362-0,367.
Yang cukup ambisius, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen.
Selain itu, pemerintah berharap tingkat pengangguran terbuka terus menurun. Indeks modal manusia, kesejahteraan petani, penciptaan lapangan kerja formal, serta kualitas lingkungan hidup juga ditargetkan mengalami peningkatan.
Namun, besarnya belanja negara tetap dibarengi dengan upaya menjaga kesehatan fiskal.