Jakarta, Disway.id – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat untuk menekan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama terhadap masyarakat, lingkungan, kesehatan hingga aktivitas ekonomi.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan kecepatan penanganan menjadi faktor penting agar kebakaran tidak berkembang menjadi lebih luas.
“Deteksi dini dan kecepatan respons menjadi kunci agar api dapat ditangani sebelum meluas dan dampaknya terhadap masyarakat, kesehatan, lingkungan, kegiatan ekonomi, serta konektivitas transportasi dapat ditekan,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi dikutip dari Antara, Jumat (4/9/2026).
Untuk mempercepat penanganan, Kemenhut memperkuat pusat kendali yang terhubung dengan Decision Support System Jaga Rimba. Sistem tersebut digunakan untuk mendukung pemantauan sekaligus respons terhadap potensi karhutla.
“Selain itu, juga meningkatkan kesiapsiagaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), menjaga kondisi hidrologis gambut dan ketersediaan air, serta menjalankan evaluasi kepatuhan dan penegakan hukum secara konsisten,” ujar dia.
Dalam pelaksanaannya, Kemenhut menggandeng berbagai pihak, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat hingga dunia usaha.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan operasi penanganan karhutla dapat disesuaikan dengan kondisi yang berkembang di lapangan.
Sejumlah langkah disiapkan, antara lain patroli dan pemantauan dini, verifikasi hotspot melalui ground check, pemadaman dari darat, serta penyekatan untuk mencegah api menjalar ke area lain.
“Selain itu, pendinginan hingga benar-benar tuntas, patroli udara, water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada wilayah dan waktu yang memenuhi persyaratan meteorologis,” kata Ristianto.
53 Armada Udara Disiagakan
Untuk mendukung operasi penanganan karhutla, pemerintah saat ini mengerahkan 53 armada udara di enam provinsi yang menjadi wilayah prioritas.
Dari jumlah tersebut, 19 armada digunakan untuk patroli udara dan mendukung pelaksanaan OMC. Sementara 34 armada lainnya disiapkan untuk melakukan water bombing.
“Operasi darat juga terus diperkuat karena menjadi unsur utama untuk mengisolasi dan memadamkan sumber api hingga tuntas, terutama pada lahan gambut yang memiliki potensi bara tersimpan di bawah permukaan dan dapat kembali menyala,” ujarnya.
Menurut Ristianto, September menjadi periode penting dalam pengendalian karhutla. Karena itu, penguatan operasi akan diarahkan terutama ke daerah yang menunjukkan konsentrasi hotspot tinggi serta memiliki kejadian kebakaran aktif.
“Khususnya Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, tanpa mengurangi kesiapsiagaan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, serta wilayah rawan lainnya,” kata dia.