Jakarta, Disway.id - Pemerintah memperkuat penanganan dampak kemarau dan kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Upaya dilakukan mulai dari menjaga pasokan air untuk pertanian hingga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pemerintah hingga 24 September 2026 telah melakukan penanganan di 3.288 lokasi.
Sebanyak 358 lokasi berada di kawasan persawahan, 2.553 lokasi di wilayah permukiman, sementara 377 lokasi lainnya berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut telah membantu menjaga 141.440 hektare lahan sawah dari ancaman gagal tanam maupun gagal panen.
Di sisi lain, penyediaan air bersih telah menjangkau sekitar 1,75 juta jiwa dengan total distribusi mencapai 48,9 juta liter. Pemerintah juga menyalurkan dukungan air untuk membantu penanganan karhutla di sejumlah daerah.
Kementerian PU melakukan sejumlah langkah teknis untuk mempertahankan pasokan air bagi lahan pertanian. Upaya tersebut meliputi pemompaan air sungai ke area persawahan, perbaikan dan normalisasi jaringan irigasi, pembangunan saluran sementara, serta pengaturan giliran distribusi air.
Teknologi irigasi hemat air juga dimanfaatkan agar pasokan yang tersedia dapat digunakan lebih efisien dan menjangkau lahan yang lebih luas.
Dari 358 lokasi penanganan di kawasan persawahan, sebanyak 272 lokasi telah rampung, sedangkan 86 lokasi masih dalam proses.
Penanganan kekeringan juga menyasar kebutuhan air domestik. Dari 2.553 lokasi permukiman yang ditangani, sebanyak 2.077 lokasi telah selesai dan 476 lokasi masih dalam pengerjaan.
Kementerian PU mengerahkan mobil tangki dan hidran umum ke wilayah yang mengalami keterbatasan air. Pembangunan sumur bor juga dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan perusahaan air minum.
Hingga saat ini, distribusi air bersih telah mencapai 48,9 juta liter dan memberikan manfaat bagi sekitar 1,75 juta jiwa.
Kondisi kekeringan terus dipantau melalui Satuan Tugas Antisipasi El Nino. Pemeriksaan dilakukan secara berkala terhadap bendungan, embung, dan jaringan irigasi untuk memastikan sumber air dapat dimanfaatkan secara optimal.
Pemantauan tersebut dilakukan karena kondisi kekeringan masih berpotensi berlangsung hingga November 2026.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan penanganan akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
"Kementerian PU akan terus bergerak berdasarkan kondisi di lapangan. Infrastruktur air yang ada harus dioptimalkan untuk memberikan manfaat nyata, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun menjaga produktivitas pertanian. Penanganan juga terus dievaluasi agar dukungan dapat diberikan secara tepat sesuai kebutuhan masing-masing wilayah," kata Dody, ditulis Jumat (25/9/2026).
Penanganan juga melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat, khususnya dalam penyediaan air dan pembangunan sumur bor.