Permahi Gorontalo: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Hukum Kini Tak Bisa Dinegosiasikan

“Operasi gabungan Satgas PKH di berbagai daerah telah menertibkan tambang ilegal, menyita aset hasil kejahatan ekonomi, serta membongkar praktik mafia tanah dan kehutanan,” paparnya.

Menurutnya, model penegakan hukum saat ini sudah tidak lagi bersifat sektoral, melainkan holistik dan lintas kewenangan.

“Ini sebuah kemajuan besar. Yang perlu dijaga sekarang adalah keberlanjutannya, dengan membangun sistem penegakan hukum terintegrasi (integrated enforcement system) agar setiap temuan di lapangan bisa langsung ditindak tanpa celah kompromi kekuasaan,” tuturnya.

Menjaga Nyala Reformasi Hukum

Sahrul juga mengingatkan bahwa keberhasilan membangun sistem hukum yang kuat harus diimbangi dengan kebijakan yang menjamin keadilan substantif bagi rakyat. Ia mendorong pemerintah untuk terus memperkuat reformasi aparat penegak hukum, memperluas penerapan restorative justice, serta memprioritaskan kebijakan pengembalian aset (asset recovery) dari tindak kejahatan ekonomi.

“Presiden Prabowo telah menyalakan obor reformasi hukum. Tugas kita bersama sekarang adalah menjaga nyala itu, agar hukum benar-benar berpihak pada rakyat dan menjadi fondasi keadilan bangsa,” tutup Sahrul.

Sumber: