Sigi, Disway.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng), mengoptimalkan peran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam upaya menekan angka stunting di wilayah tersebut.
Dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) TP PKK Kabupaten Sigi yang digelar pada Senin, Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae menegaskan bahwa kontribusi seluruh jajaran PKK hingga tingkat kecamatan dan posyandu sangat diperlukan untuk mempercepat penurunan kasus stunting.
Ia menyebutkan bahwa program kesehatan daerah menjadi landasan penting. "Jika di provinsi ada program Pelita Hati maka di Sigi memiliki program Gerakan Masyarakat Sehat (Gemas), harapannya apabila warga hidup sehat tentu angka stunting bisa terus menurun, bahkan bukan tidak mungkin Sigi ke depan dapat mencapai zero stunting," katanya dikutip dari Antara, Selasa (25/11/2025).
Bupati juga menyampaikan bahwa PKK Sigi merupakan yang pertama melaksanakan rakerda di tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Hal ini diharapkan menjadi langkah awal bagi Sigi untuk menjadi daerah pertama di Sulteng yang meraih status zero stunting.
Melalui rakerda ini, pengurus TP PKK menyusun rencana kerja yang mencakup penguatan organisasi, konsolidasi program, serta fokus besar pada penurunan stunting di seluruh wilayah Sigi.
"Tentunya TP PKK Sigi bisa berkomitmen dalam membangun keluarga yang kuat, sehat, dan sejahtera sebagai fondasi pencapaian pembangunan daerah," ujarnya. Ia menambahkan bahwa kolaborasi dan gerakan bersama menjadi faktor utama untuk mewujudkan masyarakat Sigi yang lebih maju dan siap mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Meski sempat menunjukkan tren penurunan sejak 2021 hingga 2023, angka stunting di Sigi kembali meningkat pada 2024 menjadi 33 persen. Persentase tersebut naik 6,6 persen dari 26,4 persen pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah, ada lima daerah yang mengalami lonjakan kasus stunting pada 2024, yakni Buol (36,9 persen), Sigi (33 persen), Banggai Kepulauan (28,4 persen), Banggai Laut (26,6 persen), dan Kota Palu (25,6 persen).