“Partai harus melakukan filtrasi kader yang masuk pemerintahan. Integritas harus dijaga,” ucapnya.
Selain itu, ia menyarankan adanya penyegaran dalam penempatan kader serta pembatasan rangkap jabatan bagi pimpinan partai untuk menghindari konflik kepentingan.
“Tidak perlu orang yang sama terus direkomendasikan. Ketua umum juga sebaiknya fokus memimpin partai, tidak perlu merangkap jabatan menteri agar tidak ada konflik kepentingan,” tutupnya.