Palu, Disway.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan setiap program yang dijalankan memiliki kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya di lapangan.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A Lamadjido menegaskan bahwa komitmen dan konsistensi menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
"Yang paling penting adalah komitmen dan konsistensi. Apa yang direncanakan harus sesuai dengan yang dianggarkan dan dilaksanakan. Jangan sampai ada perbedaan antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaannya di lapangan," kata Reny dilansir Antara, Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, proses pembangunan daerah harus mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disusun pemerintah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keselarasan antara program dan alokasi anggaran dinilai penting untuk memastikan target pembangunan dapat tercapai secara optimal.
Ia menjelaskan bahwa ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan realisasi anggaran berpotensi menimbulkan temuan dalam proses audit maupun evaluasi yang dilakukan oleh lembaga pengawas.
Selain itu, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah, setiap penggunaan dana publik harus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
"Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.
Reny menilai ukuran keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh banyaknya kegiatan yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang digunakan, melainkan sejauh mana program tersebut mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.
"Yang kita kejar adalah kualitas dan hasilnya, bukan sekadar kuantitas kegiatan," ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, seluruh tahapan penggunaan anggaran, termasuk proses pengadaan barang dan jasa, harus dilaksanakan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut diperlukan untuk meminimalkan potensi pelanggaran hukum sekaligus menghindari temuan dalam pengawasan maupun pemeriksaan keuangan.
Wakil Gubernur turut mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tetap disiplin menjalankan program sesuai rencana yang telah ditetapkan. Ia meminta OPD tidak melakukan perubahan kegiatan hanya untuk mengejar tingkat penyerapan anggaran menjelang akhir tahun.
"Kalau perencanaannya sudah baik, laksanakan sesuai rencana. Jangan mengubah kegiatan hanya karena ingin mengejar penyerapan anggaran. Yang terpenting adalah manfaat dan hasil yang dicapai," pesannya.
Menurut Reny, pengelolaan keuangan yang baik pada akhirnya bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia menambahkan, upaya tersebut juga menjadi bagian penting dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang mencerminkan akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.