Palu, Disway.id - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan visi pembangunan Sulteng yang inklusif dan berkelanjutan. Dia menuturkan, sembilan program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem, program Nambaso untuk mengatasi anak putus sekolah, serta layanan kesehatan gratis hanya dengan menunjukkan KTP Sulawesi Tengah.
"Musrenbang ini adalah momentum strategis untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun arah pembangunan Sulawesi Tengah. Dengan sembilan program berani yang telah kami rancang, kami fokus menciptakan pembangunan yang merata dan berdampak langsung pada masyarakat,” kata Anwar Hafid dikutip dari keterangannya, Rabu (16/4/2025).
Maka itu, sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja daerah dalam menurunkan angka kemiskinan, Gubernur Anwar Hafid menyerahkan sertifikat penghargaan kepada tiga kabupaten dengan capaian terbaik, yaitu Kabupaten Morowali Utara, Donggala, dan Poso.
Melalui Musrenbang RKPD 2026, Pemprov Sulteng meneguhkan komitmennya dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang responsif, partisipatif, dan berbasis data. Ini merupakan bagian dari upaya kolektif untuk menjadikan Sulawesi Tengah sebagai provinsi yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Maka itu, dia mendorong efisiensi anggaran, penguatan tata kelola pemerintahan, serta percepatan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Penurunan kemiskinan harus dimulai dari desa, dengan memperkuat data, dan kolaborasi antar sektor. Pemerintah harus sejalan dengan arah kebijakan Presiden agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan efisien,” terang Bima Arya.
Musrenbang RKPD 2026, dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamendagri) Bima Arya, dan dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi daerah maupun nasional, termasuk Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur Reny A Lamadjido, serta perwakilan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan.