Palu, Disway.id – Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sulawesi Tengah (Sulteng) tidak hanya menjadi forum konsolidasi politik, tetapi juga ajang penting untuk membahas isu strategis daerah, terutama peran sektor pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Acara yang digelar di Sriti Convention Hall Palu, Minggu, 24 Agustus 2025, turut dihadiri Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari nikel, emas, hingga tembaga. Namun, kontribusinya terhadap PAD dinilai masih jauh dari optimal.
“Sulawesi Tengah ini provinsi kaya. Potensi nikel, emas, dan tembaga begitu besar. Tetapi kontribusinya terhadap PAD masih jauh dari harapan. Kami berharap di era Pak Menteri ESDM ada kebijakan yang benar-benar berpihak agar hasil tambang memberi berkah lebih besar bagi masyarakat Sulteng,” tegas Anwar.
Ia menjelaskan, dengan APBD sekitar Rp5,5 triliun, termasuk PAD Rp2,5 triliun, masih terdapat potensi tambahan sedikitnya Rp2 triliun jika tata kelola pertambangan diperbaiki.
Menanggapi hal itu, Bahlil Lahadalia mengakui adanya problem struktural dalam sistem perizinan tambang. Menurutnya, banyak izin usaha pertambangan masih dikuasai perusahaan besar yang berpusat di Jakarta, sehingga masyarakat lokal tidak banyak menikmati manfaatnya.
“Ini tidak adil. Barang milik daerah, tapi yang pegang izin kebanyakan orang Jakarta, itu-itu saja. Karena itu kita ubah Undang-Undang Minerba. Saya ingin mengembalikan orang daerah menjadi tuan di negeri sendiri. Koperasi, UMKM, dan BUMD kita prioritaskan untuk mendapat ruang tanpa harus ribet dengan tender panjang,” ujar Bahlil.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat kini mendorong hilirisasi pertambangan agar nilai tambah tidak lari keluar daerah. Presiden Prabowo Subianto, kata Bahlil, berkomitmen menjalankan Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten, dengan Golkar sebagai garda terdepan dalam memastikan sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Bahlil juga menyoroti perbedaan mekanisme izin di Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian. Menurutnya, izin dari ESDM lebih memberi kontribusi bagi PAD, sedangkan izin dari Kementerian Perindustrian justru minim penerimaan.
“Kalau masalah ini kita selesaikan, potensi PAD Sulteng bisa bertambah Rp2 triliun. Dengan tambahan itu, fiskal daerah akan cukup kuat untuk membangun Sulteng lebih maju,” jelasnya.
Selain membahas isu pertambangan, Musda ke-11 juga menjadi momentum konsolidasi Partai Golkar di Sulawesi Tengah. Gubernur Anwar Hafid yang hadir dengan mengenakan jas kuning, menyebut Golkar sebagai pohon beringin kokoh yang mampu menaungi banyak pihak.
Bahlil pun memuji soliditas Golkar Sulteng, seraya menegaskan partai berlambang beringin itu lahir untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, serta akan terus menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan, khususnya di sektor energi dan pangan.
Musda turut dihadiri Ketua DPD Golkar Sulteng Arus Abdul Karim, anggota DPR RI asal Sulteng, serta sejumlah kepala daerah kabupaten/kota. Forum lima tahunan ini diharapkan dapat memperkuat konsolidasi partai sekaligus menghadirkan kebijakan nyata yang mendukung pembangunan Sulawesi Tengah.