Pemprov Sulteng Resmikan Laboratorium BSL-2 untuk Perkuat Layanan Kesehatan dan Deteksi Dini Penyakit

Palu, Disway.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) secara resmi meluncurkan Laboratorium Biosafety Level 2 (BSL-2) sebagai bagian dari upaya memperkuat fasilitas layanan kesehatan masyarakat di wilayah ini.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido, menyampaikan dalam peresmian di Palu, Rabu, 23 Juli 2025, bahwa kehadiran Laboratorium BSL-2 menjadi tonggak bersejarah, karena merupakan fasilitas pertama yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan di bawah naungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng.

"Kami berharap dengan hadirnya fasilitas unggulan ini semakin memperluas cakupan pendeteksian berbagai penyakit, termasuk kanker serviks melalui pemeriksaan Human papillomavirus (HPV)-DNA," ujarnya.

Selain peresmian bangunan laboratorium, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran layanan pemeriksaan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk skrining HPV-DNA, serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Laboratorium Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Wagub juga mengungkapkan rencana pemerintah provinsi untuk menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) guna mengadakan program vaksinasi gratis. Program ini ditujukan bagi perempuan, khususnya remaja hingga usia produktif, sebagai bentuk pencegahan dini terhadap infeksi HPV penyebab kanker serviks.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa layanan laboratorium keliling dari UPT Laboratorium Kesehatan akan mendatangi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) secara bergilir, guna memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada para ASN.

Dalam kesempatan itu, Reny juga mengajak seluruh ASN agar tidak ragu untuk memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala, karena langkah pencegahan lebih penting daripada pengobatan.

"Kami jadwalkan kunjungan ke setiap kantor. Mari kita bersama-sama memeriksakan diri ke laboratorium kesehatan," imbaunya.

Di akhir sambutan, Wakil Gubernur turut meminta Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota, pimpinan puskesmas, serta Direktur Rumah Sakit Daerah untuk mendorong para dokter umum dan spesialis di wilayah masing-masing agar mengikuti program pendidikan lanjutan Dokter Spesialis 1 (Sp-1) dan Dokter Spesialis 2 (Sp-2).

"Langkah ini krusial guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan hadirnya sumber daya manusia (SDM) medis yang kompeten," tutupnya.

Sumber: