Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta Dunia Usaha Dukung Visi 9 Berani

Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, secara resmi membuka pertemuan awal penyerahan sertifikat PROPER.-Foto: sultengprov.go.id-
Palu, Disway.id - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, secara resmi membuka pertemuan awal penyerahan sertifikat PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) dalam pengelolaan lingkungan hidup periode 2023-2024, Kamis 24 April 2025. Kegiatan ini menjadi ajang strategis bagi gubernur untuk menyampaikan visi pembangunan Sulteng ke depan yang dirangkum dalam program besar bertajuk Sulteng Nambaso.
Anwar Hafid mengawali dengan menyapa para pelaku usaha, khususnya dari kawasan Morowali dan Morowali Utara. Ia mengapresiasi kehadiran mereka dan berharap sinergitas antara pemerintah dan dunia usaha akan terus membawa Sulawesi Tengah ke arah yang lebih baik.
“Teman-teman sekalian, hari ini saya bilang sama Kepala Dinas, sehubungan dengan acara malam nanti, bila diizinkan, saya ingin silaturahmi dengan teman-teman untuk bicara beberapa hal tentang usaha kita memajukan daerah, dan tentu menjaga keragaman masyarakat Sulawesi Tengah,” kata Anwar.
Kemudian, Anwar memperkenalkan program besar pemerintahannya yang bernama Sulteng Nambaso, singkatan dari “Anak Miskin Bisa Sekolah.” Ia menegaskan, inti dari visinya adalah pembangunan manusia, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, sebagai pondasi utama kemajuan daerah. Dalam implementasinya, visi ini dijabarkan dalam sembilan misi yang disebutnya sebagai Sembilan Berani.
“Nambaso itu dalam bahasa daerah artinya besar. Tapi dalam akronimnya, artinya anak miskin bisa sekolah. Ini menunjukkan bahwa visi kami yang utama adalah pembangunan sumber daya manusia,” terangnya.
Dalam misi Berani Cerdas, kata dia, pemerintah provinsi telah membuka program beasiswa yang telah menjaring 30 ribu mahasiswa, dengan target menjangkau seluruh mahasiswa Sulawesi Tengah yang jumlahnya sekitar 60 ribu. Anwar mengajak para pengusaha untuk ikut berkontribusi, misalnya dengan memberikan beasiswa kepada 10, 100 bahkan 1.000 mahasiswa sesuai kapasitas perusahaan masing-masing.
“Kalau Bapak sudah kasih, kami tidak kasih lagi beasiswa. Jadi bisa saling melengkapi, agar semua anak-anak kita bisa terjangkau,” kata Anwar.
Misi kedua, kata dia, Berani Sehat, menjamin seluruh warga Sulteng kini dapat berobat cukup dengan KTP, tanpa harus memiliki BPJS aktif. Pemerintah daerah telah menanggung pembiayaan kesehatan di luar skema nasional, dan kini tengah merintis pembangunan rumah sakit berskala internasional.
“Kenapa tidak bisa kita bangun rumah sakit berkelas dunia di sini? Nilai sumber daya alam yang sudah keluar dari Sulteng mencapai Rp570 triliun. Masa kita tidak bisa bangun rumah sakit internasional?” katanya.
Anwar menekankan pentingnya kolaborasi untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal. Ia meminta agar perusahaan membuka pintu magang bagi siswa SMK dan mendukung program peningkatan keahlian, bahkan mengusulkan agar anak-anak Sulteng bisa disekolahkan hingga ke luar negeri seperti China, untuk menguasai teknologi tinggi.
“Kita ingin nanti ada regulasi, semua perusahaan wajib menyekolahkan anak-anak Sulteng di sekolah favorit. Bukan sekolah kaleng-kaleng. Supaya kalau nanti Bapak-Ibu sudah tidak di sini, kalian meninggalkan warisan berupa sumber daya manusia yang tangguh,” kata Anwar.
Misi lainnya yang disampaikan adalah Berani Lancar, fokus pada infrastruktur dan transportasi. Gubernur meminta perusahaan tambang yang melintasi jalan negara untuk berkontribusi memperbaiki dan membiayai ruas jalan yang mereka gunakan. Ia juga menyinggung pentingnya pembangunan drainase agar jalan negara tidak rusak akibat banjir.
Program lain yang disebut antara lain Berani Menyala untuk elektrifikasi desa, Berani Berdering terkait akses sinyal di wilayah industri, Berani Panen Raya untuk sektor pertanian, Berani Tangkap Banyak untuk mendukung nelayan dengan kapal modern, dan Berani Berkah sebagai upaya menjaga moralitas sosial dari dampak negatif industrialisasi.
“Kami tidak bermasalah dengan perusahaan. Tapi tolong nanti satu perusahaan bantu beli kapal nelayan besar. Satu kapal bisa menampung 20 sampai 30 nelayan. Ini akan sangat membantu masyarakat pesisir,” pungkasnya.
Sumber: