Forjabar Demo di KPK, Minta Kasus Dugaan Korupsi DJKA Dituntaskan

Jakarta, Disway.id – Forum Rakyat Jawa Barat Bersatu (Forjabar) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/9/2025). Pendemo mendesak pengusutan lanjutan atas dugaan keterlibatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya, dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Massa aksi tidak hanya melakukan orasi, tetapi juga menyerahkan dokumen laporan resmi kepada perwakilan KPK. Mereka berharap data tersebut dapat memperkuat proses penyidikan yang sebelumnya sempat mencuat namun dinilai tidak menunjukkan perkembangan signifikan.

“Semoga data dokumen itu dapat memperkuat penyidik KPK untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan Patris dalam perkara DJKA,” tegas Koordinator Forjabar Usman Nazarudin dalam orasinya di lokasi.

Usman mengungkapkan kekecewaannya atas tidak adanya kejelasan dari KPK terkait pemeriksaan Patris yang dilakukan pada tahun 2023 lalu. Menurutnya, penyelidikan tersebut seolah terhenti tanpa penjelasan.

"Kenapa KPK tiba-tiba berhenti? Jangan-jangan ada kekuatan besar yang melindungi. Kalau benar demikian, ini bukan sekadar kasus hukum, tapi sudah masuk ranah politik hukum,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat berhak mendapatkan kejelasan sejauh mana penyidikan atas kasus korupsi tersebut berjalan. Usman pun memperingatkan agar KPK tidak kehilangan kepercayaan publik.

“Kami tidak ingin KPK jadi macan ompong. Publik berhak tahu apakah hukum masih berdiri tegak atau tunduk pada kekuatan politik,” sambungnya.

Dalam aksinya, massa Forjabar juga melakukan teatrikal dengan melemparkan telur dan tomat busuk ke poster bergambar Kajati DKI Jakarta dan timbangan keadilan. Aksi simbolik ini dimaksudkan untuk menyampaikan kemarahan atas hukum yang dianggap berpihak hanya pada yang berkuasa.

“Telur dan tomat busuk ini simbol. Keadilan yang seharusnya segar dan menetas, malah busuk karena tangan kotor para koruptor. Integritas pejabat juga ikut membusuk di mata rakyat,” kata Usman.

Poster timbangan keadilan yang dijadikan sasaran aksi menggambarkan pandangan masyarakat bahwa penegakan hukum di Indonesia kini berat sebelah, tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Forjabar menegaskan, kasus DJKA merupakan perkara besar yang tidak boleh diseret ke dalam kompromi politik. Mereka menuntut KPK untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat dengan menjalankan tugas secara transparan dan independen.

Aksi ini merupakan bagian dari tekanan publik yang lebih luas untuk memastikan lembaga penegak hukum tidak kehilangan fungsinya sebagai penjaga integritas dan keadilan.

Sumber: