Bangkep Perkuat Sinergi Lintas Sektor Cegah Ikan Ditangkap dengan Cara Merusak

Banggai Kepulauan, Disway.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai Kepulauan (Bangkep) memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya menjaga kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman aktivitas penangkapan ikan secara ilegal dan merusak lingkungan.

Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Serfi Kambey, menegaskan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerahnya memegang peran penting dalam menjaga kelestarian sumber daya laut sekaligus menjadi garda ekologis terhadap tekanan aktivitas manusia.

“Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Banggai Kepulauan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan sekaligus menjadi benteng ekologis dari tekanan aktivitas manusia,” ujar Serfi dilansir dari Antara, Jumat (19/9/2025).

Rapat koordinasi teknis terpadu digelar untuk meningkatkan kapasitas pengawasan dan penanganan praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bom dan racun. Menurut Serfi, praktik ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan ekosistem penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan wilayah pemijahan ikan.

“Kalau dibiarkan, hal ini berdampak jangka panjang terhadap ketersediaan ikan, ekonomi lokal, dan keanekaragaman hayati laut,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya menyatukan langkah dan persepsi seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat peran aparat dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Serfi berharap forum tersebut menghasilkan rekomendasi strategis dan rencana aksi yang dapat segera diimplementasikan, termasuk peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan di tingkat lokal.

“Laut bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi juga warisan berharga bagi generasi mendatang,” tambahnya, sembari mengajak kolaborasi dari pemerintah pusat, aparat hukum, akademisi, LSM, dan masyarakat pesisir.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Banggai Kepulauan, Ferdy Salamat, menekankan bahwa keberhasilan pengawasan tak hanya bergantung pada aparat pemerintah, namun juga peran serta aktif masyarakat desa pesisir.

“Harmonisasi peraturan desa dengan regulasi kabupaten dan nasional menjadi fondasi penting agar pengawasan memiliki dasar hukum yang kuat serta mendukung kelestarian ekosistem,” ungkap Ferdy.

Ia menambahkan bahwa rakor ini diharapkan menjadi pijakan dalam membangun sistem pengawasan terpadu yang efektif, serta menegaskan komitmen bersama dalam menjaga kawasan konservasi dan mencegah kerusakan laut demi keberlanjutan perikanan dan kesejahteraan nelayan.

Sumber: