Wacana Dua Periode Prabowo Dinilai Picu Kalkulasi Politik di Internal Pemerintahan

Jakarta, Disway.id - Isu mengenai peluang Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kepemimpinan hingga dua periode dinilai berpotensi membawa dampak politik di dalam lingkar kekuasaan. Dukungan terbuka dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN), yang tidak ditepis oleh Partai Gerindra, dipandang sebagai sinyal awal adanya dinamika baru di peta politik nasional.

Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, secara konstitusional gagasan dua periode tidak bertentangan dengan aturan. Namun, waktu kemunculan Dukungan tersebut dianggap terlalu cepat dan bisa memengaruhi cara elite membaca arah kekuasaan, termasuk dalam konfigurasi kabinet.

“Sinyal politik seperti ini biasanya langsung direspons oleh aktor-aktor di dalam pemerintahan. Bukan dalam bentuk pernyataan terbuka, tetapi melalui penyesuaian langkah,” ujar Arifki dalam keterangan, Senin, 9 Februari 2026.

Menurutnya, sikap Gerindra yang tidak menutup peluang pembahasan dua periode dapat dimaknai sebagai terbukanya ruang politik jangka menengah. Dalam situasi seperti ini, perhatian elite berpotensi bergeser dari penguatan program kerja menuju kalkulasi posisi dan peran di masa mendatang.

Arifki berpandangan, Dukungan yang disampaikan PKB dan PAN bukan untuk mengubah konstelasi kepemimpinan 2029 secara langsung. Sebaliknya, Dukungan itu mempertegas posisi Prabowo sebagai figur sentral sekaligus menggeser dinamika ke ranah internal koalisi. Tidak disebutkannya nama Gibran Rakabuming Raka dalam Dukungan tersebut juga dibaca sebagai indikasi bahwa arah pembicaraan politik belum final.

Ia menilai, kondisi ini berpotensi membuat kabinet memasuki fase yang lebih kental nuansa politik. Ketika arah kekuasaan mulai terbaca, kebijakan kementerian kerap ditafsirkan dalam perspektif yang lebih luas dari sekadar teknis pemerintahan.

“Risikonya bukan pada berhentinya kerja pemerintahan, melainkan pada terbelahnya fokus. Program bisa tetap dijalankan, tetapi orientasinya tidak lagi sepenuhnya teknokratis,” kata Arifki.

Menurutnya, dinamika semacam ini lazim terjadi dalam sistem presidensial multipartai. Perbedaannya, kali ini wacana elektoral mencuat lebih dini. Saat isu Pilpres muncul terlalu cepat, ruang netral kabinet dinilai makin terbatas.

Situasi tersebut juga bisa memengaruhi sikap partai lain yang belum menentukan posisi. Ketidakpastian arah politik membuka ruang manuver baru dan meningkatkan intensitas komunikasi politik di luar jalur formal pemerintahan.

“Dampak nyata dari wacana ini sangat bergantung pada bagaimana elite mengelola sinyal tersebut. Selama tidak diikuti langkah-langkah formal dan keputusan politik yang mengikat, dinamika ini masih berada pada tahap awal,” kata Arifki.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa jika isu dua periode terus berkembang tanpa kejelasan sikap, perhatian elite berisiko semakin tersedot pada perhitungan elektoral, sementara agenda kebijakan bisa berjalan di bawah bayang-bayang kontestasi.

 

“Dalam politik, sinyal sering kali lebih berpengaruh daripada keputusan resmi,” ujar Arifki.

Sumber: