Palu, Disway.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menerima kunjungan tim benchmarking dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Kamis, 27 November 2025.
Kunjungan ini bertujuan mempelajari keberhasilan Sulteng dalam mengelola pembangunan infrastruktur melalui skema tahun jamak (multi years), yang selama ini mendapatkan pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Rombongan Pemprov Sulsel dipimpin Inspektur Marwan Mansyur dan disambut oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sulteng, Fahrudin Yambas, bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah seperti Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Faidul Keteng, Kepala Dinas Cipta Karya dan SDA Andi Ruly Djanggola, Kepala Biro PBJ Muchsin Pakaya, serta pejabat Inspektorat dan Perkimtan.
Dalam sambutannya, Fahrudin mengapresiasi inisiatif Pemprov Sulsel untuk memperkuat komunikasi dan pertukaran pengalaman antardaerah. Ia menegaskan bahwa berbagi praktik baik menjadi salah satu cara memastikan proyek multi years berjalan transparan dan akuntabel.
Sulawesi Tengah sendiri menjadi salah satu daerah yang direkomendasikan KPK sebagai lokus studi, karena dinilai berhasil menuntaskan sejumlah proyek strategis berkelanjutan. Salah satunya adalah pembangunan Masjid Raya Baitul Khairat di Jalan W.R. Supratman Palu, yang sebelumnya bernama Masjid Agung Darussalam dan hancur akibat gempa 7,7 SR pada September 2018.
Fahrudin menjelaskan bahwa pembangunan masjid dilakukan melalui tahapan panjang, mulai dari sayembara desain pada 2020, penyusunan DED tahun 2021, hingga konstruksi yang berjalan sejak 2023 dan ditargetkan rampung pada 2025. Proyek ini melibatkan Kejati Sulteng, Polda Sulteng, serta akademisi Universitas Tadulako. Masjid berkapasitas sekitar 10.000 jamaah tersebut dijadwalkan menggelar sholat Jumat perdana pada 28 November 2025 dan diresmikan pada 4 Desember 2025.
Sementara itu, Inspektur Sulsel Marwan Mansyur menyampaikan terima kasih atas sambutan dan keterbukaan Pemerintah Provinsi Sulteng. Ia mengungkapkan bahwa Sulsel tengah menyiapkan paket pembangunan multi years dengan nilai pagu mencapai Rp 3,7 triliun, mencakup pembangunan jalan, irigasi, hingga rumah sakit regional.
Marwan menegaskan, arahan KPK mendorong Sulsel belajar langsung dari pengalaman Sulteng terkait perencanaan, proses pengadaan, hingga pengawasan proyek.
Kegiatan benchmarking ditutup dengan pemaparan teknis dan diskusi mendalam mengenai manajemen risiko, administrasi, mekanisme pengadaan, serta model koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur strategis.