Sebagian tenaga honorer juga berkurang secara alami karena mengundurkan diri, berpindah kerja, faktor usia, maupun kondisi kesehatan. Ketidaksamaan pola penanganan ini menunjukkan belum adanya kebijakan yang seragam di seluruh OPD.
“Mereka bekerja karena kita yang panggil. Jadi kita juga yang harus bertanggung jawab,” kata Anwar menegaskan.
Gubernur menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata karena keterbatasan anggaran, melainkan juga karena belum adanya keberanian dalam mengambil keputusan yang tegas dan adil. Ia memastikan bahwa kondisi keuangan daerah masih memungkinkan untuk mencari solusi, selama ada keseriusan dan tanggung jawab dari seluruh jajaran.
Sejak tahun 2025, Gubernur berulang kali mengingatkan agar tenaga honorer tidak diperlakukan secara tidak adil. Ia menegaskan tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk memberhentikan mereka secara sepihak, karena para tenaga honorer tersebut masuk dan bekerja atas panggilan institusi pemerintah.