Laporan wajib memuat rekomendasi mengenai kelanjutan operasional SPPG dalam tiga kategori, yakni layak dilanjutkan, layak dilanjutkan dengan perbaikan, atau tidak layak dilanjutkan. Setiap rekomendasi harus disertai alasan singkat.
Tito menegaskan, pengawasan program MBG tidak semata-mata berkaitan dengan aspek kesehatan dan penanganan stunting. Pelaksanaannya juga membutuhkan koordinasi lintas sektor agar program berjalan optimal.
“Nah, ini langkah-langkah yang kita lakukan. Saya sudah jelaskan juga kepada teman-teman di daerah bahwa ini bukan hanya urusan masalah kesehatan dan stunting,” katanya.
BGN Sambut Penguatan Pengawasan SPPG
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menyambut baik penerbitan surat edaran tersebut. Menurutnya, pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pengawasan dapat membantu memperbaiki tata kelola pelaksanaan MBG.
Ia menilai inspeksi dan penilaian yang mengacu pada standar diperlukan agar operasional dapur SPPG di daerah dapat diawasi secara lebih terukur.
“Jadi intinya kami sangat mengharapkan dan ini saya kira suatu hal yang baik, ya. Artinya bahwa dapur-dapur yang ada di wilayah mendapatkan pengawasan yang sesuai, kemudian diinspeksi yang sesuai, standarnya kemudian kita nilai,” pungkasnya.