fin.co.id - Kenaikan harga beras di Sulawesi Tengah yang semakin bergejolak akhir-akhir ini menjadi perhatian serius Wakil Gubernur (Wagub) Reny A Lamadjido. Beras menjadi salah satu penyumbang utama inflasi di Sulteng, dengan harga yang mengalami fluktuasi signifikan sejak Mei lalu, selain komoditas lain seperti cabai, tomat, dan ikan.
"Saya tidak pernah tawar menawar kalau inflasi karena dampaknya langsung kepada rakyat," tegasnya saat memberikan arahan dalam pertemuan di aula Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sulteng, Kamis, 7 Agustus 2025.
Reny menjelaskan, tingginya inflasi beras dipicu oleh fenomena 'migrasi’ beras dari Sulteng ke daerah tetangga seperti Gorontalo dan Sulawesi Utara, yang menawarkan harga jual lebih menguntungkan bagi produsen.
Ironisnya, situasi ini terjadi pada masa panen. Sehingga, menurutnya menjadi sebuah anomali di mana wilayah lumbung beras justru kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri.
Untuk itu, Reny menekankan perlunya penertiban melalui kerja sama antara forkopimda dan perangkat daerah dalam pengendalian serta pengawasan distribusi beras.
"Kalau tidak bisa kita tertibkan kasihan masyarakat kita yang mau beli beras," ujarnya, sambil mengingatkan agar kebutuhan lokal diprioritaskan karena beras merupakan kebutuhan vital.
Ia juga menginstruksikan percepatan distribusi dan peningkatan pelaksanaan pasar murah, sehingga masyarakat tidak kesulitan memperoleh bahan pokok.
Termasuk di antaranya, ia meminta Bulog segera mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), terutama yang akan disalurkan untuk pasar murah.
"Tolong SPHP cepat didistribusikan," pintanya, sebagai langkah untuk menormalkan harga beras di pasar lokal.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulteng juga menyarankan adanya peran offtaker atau pembeli besar yang mampu menyerap hasil produksi beras lokal dengan harga bersaing, agar beras Sulteng tidak terus terserap ke daerah lain seperti yang terjadi saat ini.