Program Berani Cerdas Sulteng Dinilai Sah dan Berdampak, Pemprov Tegaskan Berbasis Otonomi Daerah

Palu, Disway.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menegaskan Program Berani Cerdas merupakan kebijakan yang sah secara hukum dan dijalankan dalam kerangka otonomi daerah. Program ini disebut telah memberi kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus membantu menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Meski sempat mendapat catatan dari sebagian anggota DPRD, program ini tetap berjalan karena memiliki dasar hukum kuat serta masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan, Berani Cerdas merupakan bentuk nyata pemenuhan hak dasar masyarakat di sektor pendidikan.

“Berani Cerdas adalah perwujudan hak rakyat atas pendidikan yang harus dipenuhi daerah sesuai kewenangannya,” ujarnya dilansir dari disdik.sultengprov, Selasa (28/4/2026).

Program ini menjangkau berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Pada tingkat SMA, SMK, dan SLB, pemerintah daerah telah menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) lebih dari Rp40,9 miliar.

Dana tersebut digunakan untuk menghapus berbagai pungutan pendidikan, termasuk biaya Praktik Kerja Industri (Prakerin) dan uji kompetensi bagi siswa SMK yang nilainya mencapai sekitar Rp27 miliar.

Selain itu, Pemprov juga menyediakan seragam sekolah gratis bagi siswa yang belum tercover Program Indonesia Pintar (PIP). Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban keluarga prasejahtera agar anak-anak tetap bisa bersekolah tanpa hambatan biaya. Upaya peningkatan kualitas pendidikan juga dilakukan melalui pemberian beasiswa magister bagi para guru.

Di tingkat perguruan tinggi, bantuan difokuskan kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Sepanjang 2025, tercatat sebanyak 23.568 mahasiswa di lebih dari 387 kampus di seluruh Indonesia menerima manfaat dengan total anggaran mencapai Rp84 miliar. Dampaknya terlihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah menjadi 72,82 atau naik 0,80 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Akademisi Djayani Nurdin menilai program ini sebagai langkah strategis dalam menjawab persoalan mendasar sumber daya manusia. “Program Berani Cerdas ini dirancang sebagai solusi konkret untuk menjawab persoalan mendasar SDM, mulai dari akses pendidikan hingga peningkatan kualitas lulusan,” ujarnya.

Menurutnya, program ini efektif menekan angka putus sekolah dan kuliah, terutama di kalangan masyarakat kurang mampu. Selain meningkatkan partisipasi pendidikan, kebijakan ini juga dinilai mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui peningkatan daya saing SDM daerah.

Dari sisi regulasi, Program Berani Cerdas berlandaskan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2025 yang telah diperbarui melalui Pergub Nomor 34 Tahun 2025. Aturan tersebut selaras dengan amanat konstitusi serta Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan layanan pendidikan.

Menanggapi kritik dari DPRD, Pemprov Sulteng menyatakan terbuka terhadap masukan untuk penyempurnaan program, termasuk penguatan validasi data penerima dan peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat. DPRD sendiri menjalankan fungsi pengawasan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi.

Salah satu penerima manfaat, Nurfaizah, mengaku program ini memberi harapan baru baginya untuk melanjutkan pendidikan. “Beasiswa ini memberikan harapan baru bagi saya yang sempat khawatir tidak bisa melanjutkan kuliah karena biaya. Bantuan ini memotivasi saya untuk belajar lebih giat dan kelak berkontribusi untuk Sulawesi Tengah,” tuturnya.

Pengalaman serupa dirasakan ribuan mahasiswa lain, baik di Universitas Tadulako maupun kampus lain di dalam dan luar daerah. Secara umum, program ini dinilai berhasil mengurangi beban ekonomi keluarga sekaligus menekan angka putus studi.

Sumber: