May Day, Gubernur Anwar: Momen Penting Pemprov Sulteng Dapat Informasi Nyata Kesejahteraan Buruh

May Day, Gubernur Anwar: Momen Penting Pemprov Sulteng Dapat Informasi Nyata Kesejahteraan Buruh

Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid.-Foto: Humas Pemprov Sulteng-

Palu, Disway.id - Hari Buruh Internasional atau May Day yang diperingati setiap 1 Mei dianggap sebagai momentum strategis untuk mempererat sinergi antara pemerintah dan pekerja. Karena, pada momen tersebut pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mendapatkan laporan dari buruh.

"Diskusi bersama teman-teman serikat pekerja ini penting agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan informasi nyata terkait persoalan kesejahteraan buruh dan perlindungan hak-hak buruh," kata Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam acara Berani Ngopi (Ngobrol Produktif) dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional di Palu, Sulteng, Kamis 1 Mei 2025.

Anwar mengatakan forum seperti "Berani Ngopi" ini menjadi ruang terbuka untuk menyerap aspirasi langsung dari para pekerja dan serikat buruh. Dia mengatakan, Pemprov Sulteng membuka pintu selebar-lebarnya terhadap kritik dan masukan dari para buruh untuk menyempurnakan kebijakan ke depan.

Pada kesempatan itu, gubernur juga memaparkan inovasi dalam program-program Berani untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan buruh di Sulteng. Dia menyatakan, pemprov akan menghadirkan perwakilan dinas-dinas provinsi dalam kantor gabungan satu atap di kabupaten sebagai langkah mempermudah koordinasi dan mendekatkan pelayanan.

Anwar mengatakan, UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulteng akan memfasilitasi persoalan hubungan industrial yang lebih cepat, tepat, dan tuntas. Maka itu, sambungnya, Pemprov Sulteng juga mengawal terkait urgensi kehadiran Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di daerah kantong industri padat karya, seperti di Kabupaten Morowali.

"Upaya ini untuk memudahkan pekerja kita, jika ada masalah industrial cukup diselesaikan di situ (Morowali),” katanya.

Untuk mengurangi beban ekonomi buruh baik di sektor kesehatan maupun pendidikan, Anwar memastikan, setiap buruh korban PHK tetap mendapat akses layanan kesehatan gratis melalui program Berani Sehat. Walaupun, sambungnya, kepesertaan BPJS Kesehatannya tak lagi ditanggung perusahaan.

Begitu pula bagi anak-anak buruh berprestasi dapat mengakses program beasiswa melalui program Berani Cerdas. Anwar menyatakan komitmennya dalam memperkuat peran strategis Lembaga Kerja Sama (LKS) sebagai jembatan konsultatif dan komunikatif antara buruh, pemerintah, dan pengusaha di Sulteng.

"Pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di pintu-pintu masuk penerbangan seperti di Palu dan Morowali akan diperkuat dengan menerjunkan petugas Disnakertrans untuk memeriksa visa kerja mereka," terangnya.

Anwar memastikan akan mengawal tahapan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 demi peningkatan kesejahteraan buruh di Sulteng. Melalui ruang dialog interaktif, dia menegaskan, keberpihakan Pemprov Sulteng dalam berjuang bersama buruh untuk memperbaiki kesejahteraan mereka.

Sumber: