Gubernur Anwar Dorong Inovasi Perzinan dan Kolaborasi Pemda se-Sulteng

Palu, Disway.id – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menggelar rapat bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Rifani, dan seluruh Kepala Dinas PTSP kabupaten, serta kota se-Sulteng melalui Zoom Meeting, Jumat (9/5/2025). Dalam rapat itu, Anwar mengatakan, pentingnya inovasi dan koordinasi lintas daerah dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal di Sulawesi Tengah. 

Anwar mengapresiasi terhadap tingginya angka investasi yang masuk ke Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyatakan, kondisi ini sebagai sebuah anugerah yang tak lepas dari kerja keras seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan kepada para investor.

“Sulawesi Tengah ini adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat investasi sangat tinggi. Ini adalah sebuah anugerah dan juga hasil kerja keras saudara-saudara sekalian dalam memberikan pelayanan kepada para investor, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Anwar.

Anwar menjelaskan, bagaimana geliat investasi mulai tumbuh sejak 2013, terutama di sektor industri pengolahan nikel yang menjadikan Sulawesi Tengah sebagai primadona dunia. Ia mengatakan, kunci utama untuk menarik investor adalah kepercayaan dan rasa aman, khususnya dalam hal pelayanan perizinan.

Mengutip pengalamannya saat menjabat sebagai Bupati Morowali, Anwar menekankan kecepatan dan inovasi dalam pelayanan merupakan faktor kunci keberhasilan. Ia juga membandingkan sistem perizinan di negara maju, seperti Turki, yang kini telah memungkinkan proses pengurusan izin dilakukan sepenuhnya secara daring.

Menurutnya, inovasi digital seperti itu perlu diadopsi di Sulawesi Tengah agar para investor merasa nyaman dan proses perizinan menjadi lebih efisien.

“Saya silaturahmi dengan Duta Besar Turki di Jakarta. Beliau menyampaikan sekarang orang tidak perlu lagi ke kantor untuk urus izin. Cukup dari rumah atau hotel, mereka bisa ajukan, dan langsung diterima. Bayangkan inovasi itu mereka lakukan agar customer senang. Mereka ini orang kaya yang mau bawa uang ke daerah kita, yang pertama mereka butuh adalah kenyamanan,” tuturnya.

Anwar mengingatkan investasi bukan hanya dari luar negeri. Banyak warga lokal kini memiliki kapasitas dan jaringan untuk menjadi investor. Karena itu, ia berharap seluruh kepala dinas PTSP di bawah koordinasi dinas provinsi bisa menciptakan sistem pelayanan yang adil dan mendorong partisipasi semua pihak.

Maka itu, Anwar mengingatkan tentang pentingnya kehati-hatian. Ia menyoroti potensi penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen yang dapat menjerat petugas pelayanan perizinan dalam masalah hukum.

Ia mencontohkan kasus terbaru di Morowali, di mana terjadi aksi protes masyarakat terhadap perusahaan yang mengambil air baku tanpa izin yang sah.

“Ternyata rekomendasi dari dinas terkait dipalsukan. Ini berbahaya sekali. Jadi kalau mau menerbitkan perizinan, tanya semua dulu. Telepon Kepala Dinas, konfirmasi apakah benar rekomendasi itu dari dia. Sekarang ini apa pun bisa dipalsukan,” katanya.

Dia menyarankan, perlunya sistem aplikasi digital yang aman untuk mencegah pemalsuan dokumen dan menjamin integritas proses perizinan.

Lebih lanjut, Anwar menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia meminta agar setiap izin yang diterbitkan oleh provinsi wajib dikomunikasikan ke pemerintah kabupaten/kota terkait. Menurutnya, perbedaan kewenangan tidak boleh menghalangi sinergi antar level pemerintahan.

“Saya sangat berharap ini dibuat mekanismenya, apapun perizinan yang menjadi kewenangan gubernur, wajib itu diketahui oleh teman-teman Kepala Dinas di Kabupaten/Kota. Supaya kalau terjadi permasalahan, kita tidak saling menyalahkan. Karena kita ini sama-sama pemerintah,” pungkasnya.

Sumber: