Evaluasi TP3S 2025, Pemprov Sulteng Perkuat Strategi Percepatan Penurunan Stunting

Palu, Disway.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) terus memacu upaya percepatan penurunan stunting melalui penguatan evaluasi dan koordinasi lintas sektor. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Evaluasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan stunting (TP3S) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 yang digelar di Aula Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (16/12/2025).

Forum ini menjadi ruang strategis untuk meninjau capaian program penurunan stunting, memetakan kendala di lapangan, serta menyusun langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan guna mengejar target penurunan stunting di Sulawesi Tengah.

Plt Kepala Dinas P2KB Provinsi Sulawesi Tengah, Rina Zuriati, dalam laporan panitia menyampaikan bahwa rapat evaluasi ini difokuskan pada penguatan sinergi dan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Rapat evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian program penurunan stunting di berbagai wilayah, mengidentifikasi hambatan dalam implementasi, memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, serta merumuskan strategi percepatan penurunan stunting yang lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar Rina Zuriati.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa keberhasilan penurunan stunting sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor serta ketepatan sasaran intervensi.

“Melalui forum ini, saya berharap seluruh perangkat daerah dapat semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi, meningkatkan akurasi data, serta memastikan intervensi spesifik dan sensitif stunting benar-benar tepat sasaran,” tegas dr. Reny.

Wakil Gubernur juga menegaskan bahwa keluarga, kader, dan masyarakat merupakan garda terdepan dalam pencegahan stunting. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk terus menghadirkan inovasi berbasis kebutuhan lokal.

“Inovasi daerah sangat diperlukan. Salah satu contoh yang sudah berjalan adalah program Tabungan Telur di Kota Palu, serta peran aktif Puskesmas dalam menindaklanjuti anak-anak berisiko stunting berdasarkan data BKKBN,” tambahnya.

Berdasarkan data periode 2024–2025, prevalensi stunting di Sulawesi Tengah tercatat sebesar 26,1 persen atau mengalami penurunan 1,1 persen dibandingkan periode sebelumnya. Meski menunjukkan tren positif, angka tersebut dinilai masih cukup tinggi sehingga memerlukan intervensi yang lebih masif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Kondisi ini menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting tidak hanya berkaitan dengan isu kesehatan, tetapi juga erat kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan sumber daya manusia secara menyeluruh.

Rapat evaluasi ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Irwan selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah yang memaparkan hasil Monitoring Web Bangda Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (P3S) Tahun 2025. Selain itu, Indriani, SE, Ketua Tim Pelaporan dan Statistik Pengelolaan TIK Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, menyampaikan materi terkait pemanfaatan Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil).

Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili Staf Ahli Tuty Zarfiana, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Christina Shandra Tobondo, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili Muh. Rosni, perwakilan Puskesmas se-Kota Palu, organisasi masyarakat dan profesi kesehatan, OPD terkait TP3S, Universitas Tadulako, Poltekkes Palu, serta OPD bidang P2KB dari 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah yang mengikuti kegiatan secara daring.

Sumber: