Kawendra DPR Apresiasi Langkah Menkeu Purbaya: Tambah Likuiditas, Dorong UMKM dan Ekonomi Rakyat

Jakarta, Disway.id – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian menyambut positif kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menarik Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) untuk disalurkan ke perbankan komersial. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat likuiditas, mendorong penyaluran kredit, dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Paten! Mantap juga Menkeu kita yang baru! Ini langkah bagus. Likuiditas BI dipindah ke ruang fiskal, bisa langsung mengerek permintaan agregat tanpa menambah beban utang baru,” ujar Kawendra dalam keterangannya, Kamis (11/9/2025).

Ia menjelaskan, strategi ini menggunakan pendekatan crowding-in, yakni mengaktifkan dana pemerintah yang mengendap untuk mendorong sektor riil, khususnya UMKM, yang selama ini menjadi penopang ekonomi rakyat.

“Dengan penarikan Rp200 triliun ini, perbankan akan terdorong menyalurkan kredit produktif. Multiplier effect-nya besar untuk UMKM dan sektor riil,” tambahnya.

Kawendra juga menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam kebijakan ini. “Ini menunjukkan pemerintah mulai memperluas ruang gerak kebijakan. Sinergi otoritas fiskal dan moneter harus terus dijaga,” katanya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi XI, Menkeu Purbaya menegaskan perlunya mengaktifkan kembali dua mesin utama perekonomian: fiskal dan moneter. Ia menyebut bahwa perlambatan ekonomi sejak 2023 sebagian disebabkan oleh kebijakan yang membuat dana pemerintah mengendap terlalu lama di BI.

Pemerintah memiliki sekitar Rp425 triliun dana mengendap di BI, terdiri dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Dari jumlah tersebut, Rp200 triliun akan segera dialirkan ke sistem perbankan. “Saya sekarang punya Rp425 triliun di BI. Besok saya taruh Rp200 triliun ke sistem,” ujar Purbaya.

Ia juga meminta agar Bank Indonesia tidak menyerap kembali dana tersebut, agar uang bisa benar-benar berputar di masyarakat dan mendorong ekonomi riil.

Kebijakan ini diharapkan dapat memacu kredit perbankan, membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif.

Sumber: